INBERITA.COM, Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang disebut “tidak memakai dolar” memicu perdebatan luas di ruang publik.
Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, ucapan tersebut dianggap sebagian kalangan terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi nasional.
Namun pemerintah menegaskan bahwa pernyataan itu tidak dimaksudkan sebagai penyangkalan terhadap dampak pelemahan rupiah, melainkan bagian dari upaya membangun optimisme masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan penjelasan langsung terkait polemik tersebut. Saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5/2026), Purbaya menilai pernyataan Presiden harus dipahami sesuai konteks pidato yang disampaikan di hadapan masyarakat desa.
Menurut dia, ucapan Prabowo saat itu lebih bernuansa komunikasi publik yang bertujuan menghibur sekaligus menenangkan masyarakat di tengah maraknya narasi soal ancaman krisis ekonomi dan ketidakpastian global.
“Untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, enggak apa-apa ngomong begitu,” kata Purbaya kepada wartawan.
Penjelasan itu muncul setelah pernyataan Presiden ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian publik mempertanyakan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama karena fluktuasi nilai tukar rupiah tetap memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap harga barang kebutuhan pokok, bahan bakar, hingga biaya produksi sektor pertanian.
Meski demikian, Purbaya menolak anggapan bahwa Presiden tidak memahami dinamika ekonomi makro atau pergerakan nilai tukar mata uang. Ia bahkan menyebut Prabowo sangat memahami persoalan rupiah dan kondisi ekonomi nasional.
“Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pidato tersebut harus dipahami sebagai komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat akar rumput, khususnya warga pedesaan yang lebih dekat dengan persoalan kebutuhan dasar sehari-hari dibanding fluktuasi pasar keuangan global.
Dalam beberapa tahun terakhir, komunikasi ekonomi pemerintah memang sering diarahkan untuk menjaga optimisme publik.
Pemerintah menilai sentimen negatif yang berlebihan terhadap ekonomi dapat memicu kepanikan dan berdampak terhadap konsumsi maupun investasi domestik.
Karena itu, pesan-pesan yang menekankan ketahanan pangan, energi, dan stabilitas sosial kerap dikedepankan dibanding pembahasan teknis soal pasar keuangan.
Namun di sisi lain, pernyataan pejabat negara mengenai ekonomi juga selalu menjadi perhatian serius karena dianggap dapat memengaruhi persepsi pasar.
Itulah sebabnya komentar Prabowo soal dolar segera menjadi bahan diskusi luas, terutama di media sosial dan kalangan pengamat ekonomi.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri agenda peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden berbicara mengenai kondisi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Di hadapan para tamu undangan dan masyarakat, Prabowo menyinggung adanya pihak-pihak yang menurutnya terus menyebarkan narasi pesimistis terhadap kondisi Indonesia.
Ia mengatakan ada kelompok yang berkali-kali menyebut Indonesia akan mengalami kekacauan atau keruntuhan ekonomi.
“Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos. Rupiah begini, dolar begini—orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Ucapan itu kemudian menyebar luas dan memicu beragam respons. Sebagian masyarakat menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil yang lebih fokus pada kebutuhan nyata seperti harga pangan dan ketersediaan lapangan kerja.
Namun sebagian lain menganggapnya terlalu menyederhanakan hubungan antara nilai tukar dolar dengan kehidupan masyarakat desa.
Secara ekonomi, pelemahan rupiah memang tidak hanya berdampak pada pelaku pasar atau kelompok masyarakat perkotaan. Kenaikan kurs dolar dapat memengaruhi harga pupuk impor, bahan bakar, alat pertanian, hingga biaya logistik yang pada akhirnya ikut dirasakan masyarakat pedesaan.
Karena itu, sejumlah pengamat menilai penting bagi pemerintah untuk tetap menjaga komunikasi yang presisi agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di publik.
Terlebih dalam situasi ekonomi global yang sensitif, pernyataan pemimpin negara sering kali menjadi perhatian investor dan pelaku usaha.
Meski demikian, pidato Prabowo sebenarnya juga memuat pesan lain mengenai ketahanan nasional. Presiden menegaskan bahwa ukuran utama kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh angka kurs mata uang, tetapi juga kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Menurut Prabowo, selama sektor pangan dan energi tetap aman, Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan global.
Pandangan tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintah yang belakangan fokus pada penguatan swasembada pangan, hilirisasi industri, dan ketahanan energi nasional.
Narasi semacam ini juga kerap digunakan pemerintah untuk menekankan bahwa ekonomi Indonesia memiliki basis domestik yang relatif besar.
Dengan jumlah penduduk yang tinggi dan konsumsi rumah tangga yang dominan, Indonesia dinilai lebih tahan terhadap guncangan eksternal dibanding beberapa negara lain yang sangat bergantung pada ekspor atau pasar global.
Namun tantangan ekonomi tetap tidak bisa diabaikan. Nilai tukar rupiah masih menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan pasar karena berkaitan dengan stabilitas fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat dan bisa memicu kenaikan harga barang.
Di sektor pedesaan sendiri, dampak itu sering muncul dalam bentuk kenaikan harga pupuk, mesin pertanian, pakan ternak, hingga barang konsumsi yang bahan bakunya masih bergantung pada impor.
Karena itu, meskipun transaksi masyarakat desa tidak menggunakan dolar secara langsung, efek dari pergerakan mata uang asing tetap bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Purbaya sendiri tampaknya menyadari adanya perdebatan tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat desa, ia tidak memberikan penjelasan panjang.
Namun ia menyinggung bagaimana potongan pernyataan Presiden terus disebarluaskan dan diperdebatkan di berbagai platform.
“Kan besar-besaran kan Anda terus disebar ke mana-mana,” katanya singkat.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah melihat polemik ini juga dipengaruhi oleh cara informasi dipotong dan disebarkan di media sosial. Dalam era digital, satu kalimat dari pejabat publik bisa dengan cepat menjadi viral tanpa konteks lengkap pidato yang sebenarnya lebih panjang.
Fenomena tersebut bukan hal baru dalam politik Indonesia. Banyak pidato pejabat yang kemudian diperdebatkan setelah potongan video atau kutipannya tersebar luas. Akibatnya, publik sering menilai pernyataan berdasarkan cuplikan singkat, bukan keseluruhan konteks pembicaraan.
Di sisi lain, perdebatan mengenai komentar Prabowo juga memperlihatkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Isu nilai tukar rupiah, harga pangan, dan daya beli tetap menjadi topik sensitif karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara membangun optimisme publik dan tetap realistis terhadap tekanan ekonomi global.
Komunikasi yang terlalu optimistis berisiko dianggap menutup mata terhadap persoalan nyata, sementara narasi yang terlalu negatif juga bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat dan pasar.
Karena itu, polemik soal “orang desa tidak pakai dolar” kemungkinan masih akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa waktu ke depan.
Bukan semata soal kalimat yang diucapkan Presiden, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah menyampaikan pesan ekonomi kepada publik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
