INBERITA.COM, Ketegangan di perairan menuju Jalur Gaza kembali memicu sorotan internasional setelah militer Israel dilaporkan mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang membawa relawan dari berbagai negara.
Dalam rombongan tersebut, terdapat sembilan warga negara Indonesia, termasuk dua jurnalis, yang disebut ikut ditahan saat kapal mendekati wilayah perairan internasional dekat Gaza pada Senin (18/5/2026).
Peristiwa itu langsung memunculkan kekhawatiran baru terkait keselamatan para relawan sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.
Apalagi, misi tersebut disebut memuat obat-obatan, logistik medis, serta kebutuhan dasar bagi masyarakat Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan akibat blokade dan konflik bersenjata.
Salah satu jurnalis Indonesia yang berada dalam kapal tersebut adalah Bambang Noroyono atau yang akrab disapa Abeng.
Sebelum penahanan terjadi, ia sempat mengirimkan video permintaan bantuan yang kemudian beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, Abeng meminta Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan dirinya dan para relawan lain.
“Saya mohon agar Pemerintah Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajah zionis Israel dan meminta pemerintah untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Abeng dalam video yang diunggah melalui akun media sosial resmi tempatnya bekerja.
Video itu menjadi perhatian publik karena direkam dalam situasi darurat. Nada bicara Abeng terdengar tegang, sementara kondisi di sekitar kapal tampak minim penerangan.
Awak media yang mengikuti perkembangan tersebut menyebut video SOS itu merupakan bagian dari prosedur keamanan yang telah disiapkan oleh penyelenggara flotilla apabila terjadi pencegatan di tengah laut.
Selain Abeng, jurnalis Indonesia lain yang berada dalam rombongan adalah Thoudy Badai. Keduanya ikut dalam misi peliputan sekaligus dokumentasi perjalanan kemanusiaan internasional tersebut.
Pemimpin redaksi media tempat kedua wartawan itu bekerja, Andi Muhyiddin atau yang dikenal dengan nama Dio, mengecam keras tindakan militer Israel.
Ia menilai pencegatan terhadap kapal sipil di perairan internasional merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal.
Menurut Dio, kapal yang ditumpangi para relawan tidak membawa senjata maupun perlengkapan militer, melainkan bantuan medis dan logistik untuk warga sipil di Gaza. Karena itu, tindakan penahanan terhadap relawan sipil dinilai tidak dapat dibenarkan.
“Dalam rombongan terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis. Keselamatan mereka jadi perhatian serius kami,” kata Dio dalam keterangannya kepada awak media.
Ia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat melalui jalur diplomatik internasional. Langkah tersebut dianggap penting mengingat situasi di wilayah konflik dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi membahayakan keselamatan para relawan.
Hingga Senin malam, belum ada penjelasan resmi dari otoritas Israel terkait identitas seluruh relawan yang ditahan maupun lokasi penempatan mereka setelah pencegatan dilakukan.
Namun sejumlah laporan media internasional menyebut kapal flotilla dihentikan ketika sedang bergerak menuju Gaza melalui jalur laut Mediterania.
Pencegatan terhadap kapal bantuan menuju Gaza sebenarnya bukan kejadian baru. Dalam beberapa tahun terakhir, misi kemanusiaan internasional yang mencoba menembus blokade laut Gaza kerap berujung penghentian paksa oleh militer Israel.
Pemerintah Israel beralasan langkah tersebut dilakukan demi alasan keamanan dan untuk mencegah masuknya barang-barang yang dianggap berpotensi mendukung kelompok bersenjata di Gaza.
Di sisi lain, kelompok aktivis kemanusiaan internasional menilai blokade berkepanjangan terhadap Gaza telah memperparah penderitaan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. Mereka menganggap jalur bantuan kemanusiaan sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan militer.
Global Sumud Flotilla sendiri dikenal sebagai gerakan solidaritas internasional yang rutin mengirim bantuan ke Gaza melalui jalur laut. Misi tahun ini melibatkan relawan dari berbagai negara, termasuk jurnalis, tenaga medis, aktivis kemanusiaan, hingga tokoh lingkungan.
Nama aktivis asal Swedia, Greta Thunberg, juga kembali menjadi sorotan setelah sebelumnya terlibat dalam misi serupa pada 2025. Saat itu, armada flotilla dicegat oleh militer Israel dan ratusan aktivis dideportasi.
Dalam keterangannya kala itu, Thunberg menuding komunitas internasional gagal melindungi rakyat Palestina dari tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. Ia bahkan menyebut dunia internasional telah membiarkan kejahatan perang terjadi tanpa tindakan nyata yang efektif.
“Sedang terjadi genosida,” kata Thunberg dalam pernyataan yang disampaikan kepada wartawan di Athena setelah dideportasi dari Israel pada Oktober 2025.
Ia juga menilai banyak pemerintah dunia gagal menjalankan tanggung jawab hukum dan moral mereka terhadap warga sipil Palestina. Pernyataan tersebut sempat memicu kontroversi di berbagai negara, namun sekaligus memperbesar perhatian global terhadap kondisi Gaza.
Pada misi tahun lalu, lebih dari 470 orang dilaporkan sempat ditangkap ketika kapal bantuan dicegat sebelum mencapai Gaza. Sebagian besar kemudian dipulangkan ke negara asal masing-masing, sementara sejumlah aktivis lain sempat menjalani penahanan lebih lama.
Kementerian Luar Negeri Israel kala itu menyatakan ratusan aktivis telah dideportasi setelah memasuki wilayah yang dianggap berada di bawah pengawasan keamanan Israel. Total deportasi dari berbagai operasi pencegatan disebut mencapai ratusan orang sepanjang 2025.
Situasi terbaru yang melibatkan warga Indonesia kini menambah dimensi diplomatik baru bagi pemerintah di Jakarta. Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menolak pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Dalam berbagai forum internasional, pemerintah Indonesia juga aktif menyerukan penghentian agresi militer dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Karena itu, kasus penahanan sembilan WNI ini diperkirakan akan menjadi perhatian serius Kementerian Luar Negeri.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia juga mulai menyuarakan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Selain meminta akses perlindungan bagi para relawan, mereka juga menuntut adanya tekanan diplomatik internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil yang menjalankan misi kemanusiaan.
Pengamat hubungan internasional menilai kasus ini berpotensi memperkuat sentimen solidaritas publik Indonesia terhadap Palestina.
Dalam banyak konflik sebelumnya, isu kemanusiaan di Gaza memang selalu mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia, baik melalui aksi solidaritas, penggalangan bantuan, maupun tekanan moral kepada pemerintah dunia.
Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap konflik Gaza, penahanan relawan kemanusiaan dan jurnalis juga memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan terhadap pekerja media di wilayah konflik.
Organisasi internasional berkali-kali mengingatkan bahwa jurnalis memiliki hak perlindungan ketika menjalankan tugas peliputan, terutama dalam misi sipil nonkombatan.
Sampai berita ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai kondisi kesehatan sembilan WNI tersebut. Pemerintah Indonesia juga masih terus diminta memberikan perkembangan terbaru terkait langkah diplomatik yang sedang ditempuh.
Sementara itu, dukungan publik terus mengalir di media sosial. Tagar terkait pembebasan relawan Indonesia dan dukungan terhadap Palestina kembali ramai diperbincangkan sejak video SOS dari kapal flotilla beredar luas.
Banyak warganet berharap seluruh relawan dapat segera dipulangkan dengan selamat dan bantuan kemanusiaan tetap bisa disalurkan kepada warga Gaza yang membutuhkan.
