INBERITA.COM, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran dan program pendidikan.
Pemerintah, tegasnya, justru menambah serta memperkuat berbagai program pendidikan nasional guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Seskab Teddy Indra Wijaya saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah dan tidak terdampak oleh pelaksanaan program MBG.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” jelas Seskab Teddy.
Menurutnya, seluruh program strategis pendidikan dari periode sebelumnya dipastikan tetap berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga memperkuat berbagai inisiatif baru yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, serta kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan.
Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan, ada Program Indonesia Pintar berjalan,” pungkasnya.
Penegasan ini sekaligus menjawab spekulasi publik terkait dugaan pengalihan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah memastikan bahwa MBG bukan pengganti program pendidikan, melainkan pelengkap untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, terutama dalam aspek pemenuhan gizi.
Dalam kesempatan yang sama, Seskab Teddy juga memaparkan berbagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan nasional.
Salah satu program prioritas adalah pembangunan sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo.
Program ini menyasar anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan, gizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah,” jelasnya.
Data tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
Pembangunan sekolah rakyat diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata di berbagai daerah.
Tak hanya fokus pada pembangunan sekolah baru, pemerintah juga mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah ada.
Hingga tahun 2025, sekitar 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia telah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp 17 triliun.
Perbaikan ini mencakup peningkatan kualitas bangunan, fasilitas belajar, serta penunjang kegiatan pendidikan lainnya.
“Belum lagi nanti ada sekolah Garuda. Ada sekolah terintegrasi. Ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat. Sedang berjalan,” sambungnya.
Selain penguatan infrastruktur fisik, pemerintah juga mendorong transformasi teknologi pembelajaran di sekolah.
Salah satu langkah konkret adalah distribusi televisi digital ke berbagai sekolah di Tanah Air guna menunjang proses belajar mengajar berbasis teknologi.
“Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV,” sambung Seskab Teddy.
Distribusi televisi digital tersebut menjadi bagian dari strategi digitalisasi pendidikan nasional, yang bertujuan memperluas akses materi pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, serta mendukung pemerataan informasi pendidikan hingga ke daerah.
Rangkaian kebijakan ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan akses pendidikan yang layak, tetapi juga asupan gizi yang memadai agar mampu belajar secara optimal.
Pemerintah memandang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif, melalui pemenuhan gizi, pemerataan akses pendidikan, penguatan infrastruktur sekolah, serta pengembangan teknologi pembelajaran.
Dengan pendekatan terpadu tersebut, diharapkan lahir generasi unggul yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.
Isu pengurangan anggaran pendidikan akibat Program MBG pun ditepis secara tegas.
Pemerintah memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan, bahkan diperluas, sebagai bagian dari strategi besar membangun Indonesia melalui investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
