INBERITA.COM, Fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau yang populer disebut “kumpul kebo” kini tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan norma sosial atau urusan teguran lingkungan sekitar.
Sejak 2 Januari 2026, praktik tersebut resmi masuk ke dalam ranah hukum pidana seiring mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Aturan ini menjadi salah satu ketentuan yang paling banyak mendapat perhatian publik karena menyentuh langsung wilayah kehidupan privat masyarakat.
Pengaturan mengenai larangan hidup bersama di luar perkawinan sah tercantum secara tegas dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dengan diberlakukannya KUHP baru secara nasional, negara untuk pertama kalinya memiliki dasar hukum eksplisit untuk menindak perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo melalui instrumen pidana.
Dalam Pasal 412 KUHP baru dijelaskan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama enam bulan atau dikenai pidana denda kategori II.
Ketentuan ini menandai perubahan penting dalam kebijakan hukum pidana nasional, terutama terkait pengaturan moralitas dan kehidupan keluarga.
Namun demikian, meskipun telah diatur secara jelas, penerapan pasal kumpul kebo ini tidak serta-merta dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.
KUHP baru menegaskan bahwa perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai delik aduan.
Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu yang secara hukum diberikan hak untuk melapor.
Konsekuensi dari sifat delik aduan tersebut adalah aparat kepolisian maupun penegak hukum lainnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan tanpa adanya laporan resmi.
Tanpa pengaduan dari pihak yang berhak, perkara kumpul kebo tidak dapat diproses meskipun perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat luas.
Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak mengajukan pengaduan diatur secara rinci dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP yang baru.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, orang tua, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari salah satu pihak yang diduga melakukan perbuatan hidup bersama di luar perkawinan sah.
Dengan pembatasan ini, hukum pidana secara tegas menutup ruang bagi pihak-pihak di luar lingkup keluarga inti untuk melaporkan dugaan kumpul kebo.
Selain mengatur pihak yang berhak mengadu, aturan hukum acara terkait tata cara penyampaian laporan atau pengaduan juga telah diperbarui. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Aturan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerima dan memproses laporan delik aduan, termasuk perkara kumpul kebo.
“Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu,” demikian bunyi Pasal 14 ayat (1) KUHAP baru.
Ketentuan ini menegaskan keabsahan laporan tertulis sebagai syarat formal dimulainya proses hukum.
Sementara itu, Pasal 14 ayat (2) KUHAP mengatur mekanisme pengaduan secara lisan. Disebutkan bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik serta ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
Dengan demikian, pengaduan lisan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi prosedur yang ditentukan.
Adapun bagi pelapor atau pengadu yang tidak dapat menulis, undang-undang juga memberikan pengaturan khusus.
“Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, keadaan tersebut wajib dicantumkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan,” bunyi 14 ayat (3).
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Penegasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai keluarga juga diatur secara eksplisit dalam KUHAP baru sebagai hukum acara pidana yang berlaku.
Definisi ini penting karena berkaitan langsung dengan hak mengajukan pengaduan dalam perkara delik aduan.
Dalam Pasal 1 ayat (53) KUHAP baru dijelaskan, “Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
Dengan pengaturan tersebut, laporan dari masyarakat umum, tetangga, organisasi kemasyarakatan, maupun temuan aparat dalam kegiatan razia tidak dapat dijadikan dasar penegakan hukum.
Aparat penegak hukum baru dapat bertindak setelah menerima laporan resmi dari pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
Pengaturan delik aduan dalam Pasal 412 KUHP baru ini sejalan dengan ketentuan mengenai perzinaan yang diatur dalam Pasal 411.
Meski terdapat perluasan norma dalam hukum pidana, negara tetap membatasi intervensi pada wilayah privat dengan menempatkan keluarga sebagai pihak utama yang berhak menentukan apakah suatu perbuatan layak diproses secara hukum.
Pemerintah, dalam penjelasan resmi Undang-Undang KUHP, menegaskan bahwa pengaturan mengenai kumpul kebo dan perzinaan dimaksudkan untuk melindungi institusi keluarga.
Di sisi lain, pembuat undang-undang juga berupaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dan hak privasi warga negara agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan dalam kehidupan personal.
Dengan mulai berlakunya KUHP baru sejak 2 Januari 2026, ketentuan ini menjadi bagian dari wajah baru hukum pidana Indonesia yang terus menjadi sorotan publik.
