INBERITA.COM, Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, menegaskan penolakannya terhadap keterlibatan kampus dalam pembangunan dan pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, perguruan tinggi harus tetap fokus menjalankan mandat utama sebagai institusi pendidikan tinggi dan menjaga independensi nalar kritis terhadap kebijakan negara.
Pernyataan itu kembali ditegaskan Fathul setelah pemerintah mendorong kampus ikut terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG.
Fathul menilai keterlibatan kampus dalam proyek tersebut justru berpotensi mengaburkan fungsi utama perguruan tinggi.
“Kampus seharusnya tidak dibebani peran operasional yang menjauhkan misi strategis tersebut,” kata Fathul saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat riset, menjalankan pengabdian kepada masyarakat, serta menjaga tradisi berpikir kritis. Karena itu, kampus dinilai tidak tepat jika diarahkan menjadi operator teknis program pemerintah.
Fathul bahkan menyebut perguruan tinggi tidak boleh menjadi “tumbal” bagi program pemerintah yang masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari tata kelola, ketepatan sasaran, hingga dampaknya terhadap anggaran negara.
Menurut dia, program MBG berpotensi mengganggu independensi akademik dan demokrasi kampus.
“Mengaburkan fungsi kampus dan mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara,” ujar Fathul.
Ia juga mengkritik besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek MBG. Menurutnya, program tersebut menyerap hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan nasional.
Kondisi itu dinilai berisiko menekan ruang fiskal negara dan menggeser prioritas sektor strategis lain, terutama pendidikan tinggi dan pengembangan riset.
Selain itu, Fathul menyoroti belum adanya jaminan bahwa anggaran besar tersebut benar-benar tepat sasaran kepada anak-anak yang membutuhkan. Ia menilai efektivitas program masih menjadi persoalan yang harus dijawab pemerintah sebelum melibatkan perguruan tinggi secara lebih jauh.
Bagi Fathul, peran kampus tidak seharusnya direduksi menjadi pengelola dapur MBG. Ia menyebut keterlibatan tersebut justru merendahkan posisi perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.
“Pembukaan dapur MBG justru merendahkan posisi kampus hanya sekadar event organizer,” katanya.
Menurut dia, tantangan perguruan tinggi saat ini jauh lebih besar dibanding mengelola program teknis pemerintah. Kampus masih dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas riset, memperkuat ekosistem akademik, hingga mengejar ketertinggalan global di bidang pendidikan dan inovasi.
Fathul dikenal sebagai salah satu rektor yang cukup vokal mengkritik program MBG dalam berbagai forum publik maupun aksi demonstrasi.
Ia sebelumnya turut hadir dalam aksi “Ibu-ibu Berisik” yang merupakan bagian dari Koalisi Suara Ibu di Bundaran Universitas Gadjah Mada pada 22 Desember 2025.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap program MBG setelah muncul sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah. Dalam demonstrasi itu, Fathul membacakan puisi karyanya yang berisi kritik sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah.
Tak hanya terkait MBG, Fathul juga sebelumnya ikut dalam demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang TNI bersama mahasiswa, dosen, dan aktivis lintas kampus di Balairung UGM pada 18 Maret 2025.
Ia menilai revisi regulasi tersebut berpotensi memperkuat supremasi militer dan memberikan kewenangan berlebih kepada institusi TNI.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya sebelumnya mendorong perguruan tinggi untuk ikut membangun dan mengelola dapur MBG.
Ajakan itu disampaikan saat peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin pada Selasa, 28 April 2026.
Brian Yuliarto menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya berfokus pada riset dan kegiatan akademik. Menurut dia, kampus juga perlu terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemerintah, termasuk dalam program pemenuhan gizi anak melalui MBG.
Pemerintah berharap langkah Universitas Hasanuddin dapat menjadi contoh bagi kampus lain di Indonesia.
Meski demikian, Fathul mengaku hingga kini belum menerima surat instruksi resmi dari kementerian terkait pembangunan dapur MBG di kampusnya. Ia juga menyebut isu tersebut belum menjadi pembahasan khusus di kalangan para rektor perguruan tinggi.
“Saya belum dengar,” kata Fathul.