INBERITA.COM, Ratusan paket lelang perbaikan jalan di Ponorogo resmi dihentikan total setelah pinjaman Rp100 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke Bank Jatim gagal cair.
Keputusan menghentikan seluruh proses lelang tersebut menjadi pukulan besar bagi rencana percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang sejak awal dicanangkan sebagai salah satu program prioritas menjelang akhir tahun.
Gagal cairnya pinjaman otomatis membuat seluruh skema pendanaan runtuh sebelum proyek berjalan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki landasan anggaran untuk mengeksekusi kegiatan yang telah disusun dan diumumkan sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, membenarkan penghentian ratusan paket perbaikan jalan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa seluruh proses yang telah berjalan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) harus diberhentikan karena sumber dana utama yang diharapkan menjadi tumpuan pelaksanaan perbaikan jalan tak kunjung masuk ke kas daerah.
“Sudah komunikasi dengan teman-teman BPPKAD dan melayangkan surat resmi. Hasilnya memang anggaran belum masuk karena perjanjian kredit belum ditandatangani,” kata Jamus, Selasa (18/11/2025).
Menurut Jamus, proses lelang cepat yang sudah digelar Pemkab Ponorogo sejatinya telah menghasilkan pemenang tender.
Seluruh tahapan administratif berjalan sesuai jadwal dan panitia bahkan telah mengumumkan para pemenang. Namun, tanpa kepastian bahwa dana pinjaman benar-benar tersedia, pemerintah tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.
“Untuk lelang, pengumuman pemenangnya sudah ada. Cuma untuk SPPBJ dan menandatangani kontrak harus ada kepastian anggaran. Secara teknis waktu juga tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa sejak awal panitia telah mencantumkan klausul khusus dalam dokumen lelang. Klausul tersebut menegaskan bahwa kontrak hanya dapat berjalan jika dana pinjaman telah masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Artinya, pelaksana proyek sejatinya sudah memahami risiko bahwa kontrak bisa batal apabila ada kendala dalam proses pencairan pinjaman.
“Kalau dirunut ini sudah mulai progres pengerjaan, karena pengumuman pemenangnya itu akhir bulan lalu. Karena pada klausul lelang kita tahu bahwa ini pinjaman yang belum masuk duitnya ke APBD. Maka di penandatanganan syarat khusus kontrak itu kita sebutkan harus ada kepastian anggaran,” jelas Jamus.
Dengan batalnya pinjaman Rp100 miliar tersebut, DPUPKP Ponorogo kini hanya dapat mengandalkan sisa anggaran APBD 2025 yang jumlahnya sangat terbatas.
Sisa anggaran itu dinilai hanya cukup untuk melanjutkan sebagian kecil perbaikan jalan yang masih memungkinkan dikerjakan, dan itupun harus disesuaikan lagi dengan prioritas teknis di lapangan.
Kondisi ini jelas membuat target besar perbaikan konektivitas antarwilayah terancam tidak tercapai tahun ini.
Banyak ruas jalan yang sebenarnya sudah diagendakan untuk ditingkatkan atau diperbaiki terpaksa kembali masuk daftar tunggu hingga pemerintah daerah memiliki kepastian pendanaan pada periode berikutnya.
Sebelumnya, setelah DPRD Ponorogo memberikan persetujuan resmi terhadap rencana pinjaman Rp100 miliar kepada Pemkab Ponorogo, pemerintah daerah langsung menggeber penyusunan ratusan paket lelang perbaikan jalan melalui mekanisme lelang cepat.
Langkah percepatan dipilih agar perbaikan infrastruktur dapat segera dimulai sehingga kondisi jalan yang selama beberapa tahun terakhir banyak mendapat keluhan masyarakat dapat segera dibenahi.
Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga diproyeksikan mampu memperlancar arus ekonomi daerah, mempermudah distribusi antarwilayah, serta mengurangi biaya logistik.
Ratusan paket tersebut mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari peningkatan jalan, perbaikan kerusakan berat, hingga pemeliharaan berkala.
Pemerintah daerah menargetkan proyek-proyek ini dapat dikerjakan serentak agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin.
Namun, seluruh rencana tersebut kini mandek karena skema pendanaan yang diandalkan justru gagal terealisasi.
Keputusan menghentikan seluruh paket lelang juga membawa implikasi luas, tidak hanya bagi perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagi para penyedia jasa konstruksi yang sudah mengikuti proses tender.
Banyak perusahaan kontraktor yang telah menyiapkan sumber daya, peralatan, dan jadwal pelaksanaan harus kembali menarik diri karena kontrak tidak dapat diterbitkan.
Situasi ini berpotensi memunculkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha lokal yang selama ini berharap adanya percepatan proyek infrastruktur di Ponorogo.
Meski begitu, pemerintah daerah melalui DPUPKP menegaskan tetap berupaya menata ulang skala prioritas agar perbaikan jalan yang paling mendesak tetap bisa dilakukan.
Namun tanpa tambahan pendanaan, pilihan tersebut tetap sangat terbatas. Pemerintah berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik pada tahun anggaran baru sehingga proyek perbaikan infrastruktur yang tertunda bisa kembali dilanjutkan.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang mulus dan aman, pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kemampuan anggaran dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat. (mms)
