INBERITA.COM, Istana Kepresidenan merespons pernyataan akademisi Saiful Mujani yang ramai diperbincangkan publik setelah potongan videonya beredar di media sosial dan dinarasikan sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menegaskan bahwa Presiden saat ini tetap berfokus pada agenda strategis nasional dan tidak terpengaruh oleh dinamika pernyataan tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum secara khusus meninjau pernyataan yang dilontarkan Saiful Mujani.
Menurut Teddy, Kepala Negara saat ini tengah memprioritaskan berbagai isu besar yang dinilai lebih penting bagi kepentingan nasional.
“Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu,” ujar Teddy singkat di Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).
Pernyataan ini menegaskan sikap Istana yang memilih untuk tidak memberikan respons berlebihan terhadap polemik yang berkembang di ruang publik.
Fokus pemerintah disebut tetap tertuju pada kebijakan strategis dan agenda pembangunan yang sedang berjalan.
Sebagai informasi, Saiful Mujani merupakan Guru Besar Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebuah lembaga penelitian dan konsultansi politik berbasis riset.
Namanya dikenal luas dalam dunia akademik dan survei politik di Indonesia.
Kontroversi mencuat setelah potongan video yang menampilkan pernyataan Saiful Mujani beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, ia berbicara dalam sebuah acara bertajuk ‘Halal Bihalal Pengamat’. Potongan video itu kemudian memicu beragam interpretasi dan reaksi publik.
Dalam potongan video tersebut, Saiful Mujani menyampaikan pandangannya dengan mengaitkan peran masyarakat dalam perubahan politik, merujuk pada peristiwa reformasi 1998.
“Ya hanya kita yang bisa, rakyat, ’98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan,” kata Mujani dalam potongan video.
Pernyataan itu kemudian memicu kritik dari berbagai pihak, salah satunya datang dari mantan Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.
Melalui akun Instagram pribadinya, Hasan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan yang dianggapnya melampaui batas.
“Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya,” kata Hasan dalam Instagram-nya, dikutip Senin (6/4/2026).
Hasan menyoroti fenomena sejumlah pihak yang mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi, namun dinilai hanya mengakui prinsip demokrasi ketika sejalan dengan kepentingan mereka.
Ia menilai sikap tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.
Lebih lanjut, Hasan juga mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang dinilainya mudah terprovokasi untuk menyampaikan pernyataan ekstrem, termasuk ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap esensi demokrasi.
Ia bahkan menyinggung latar belakang Saiful Mujani sebagai akademisi dan praktisi politik yang seharusnya memiliki pemahaman mendalam terkait sistem demokrasi.
“Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster,” ujarnya.
Polemik ini pun menjadi sorotan publik di tengah dinamika politik nasional. Meski demikian, Istana menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan fokus pada kebijakan strategis dan kepentingan jangka panjang negara.
Dengan sikap tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan nasional tetap berjalan tanpa terganggu oleh polemik yang berkembang di ruang publik.