INBERITA.COM, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan di kabinet Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan terbuka terkait penurunan penghasilannya sejak menjabat di posisi barunya tersebut.
Dalam sebuah kesempatan, Purbaya mengungkapkan bahwa gaji yang ia terima sebagai Menteri Keuangan ternyata lebih kecil dibandingkan saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pernyataan tersebut disampaikannya secara blak-blakan. Ia membandingkan pengalaman kerjanya di LPS dengan tanggung jawab yang kini diemban di Kementerian Keuangan. Selama lima tahun memimpin LPS, menurutnya, tidak banyak tekanan pekerjaan yang dihadapi karena tidak ada krisis besar di sektor perbankan.
“Saya menikmati betul kerja di LPS. Lima tahun gaji gede, enggak ada bank gede yang bangkrut, jadi nganggur,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.
Purbaya juga menjelaskan bahwa secara fungsional, LPS memang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, peran tersebut lebih banyak dijalankan secara diam-diam di balik layar, dan baru aktif bekerja keras ketika terjadi krisis perbankan.
“LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Tapi, di sana gaji gede,” katanya.
Saat ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku baru menyadari bahwa penghasilan di kementerian justru lebih kecil dari yang ia perkirakan sebelumnya. Momen ini terjadi ketika dirinya baru dilantik dan menanyakan soal gaji kepada Sekretaris Jenderal di kementeriannya.
“Jadi waktu dilantik di Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen, ‘Eh gaji di sini berapa?’ (Dijawab), ‘Sekian’, waduh turun (gajinya),” tuturnya. Ia pun menyampaikan dengan nada ringan, “Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil.”
Meskipun menghadapi penurunan pendapatan, Purbaya mengaku tetap bersyukur. Ia merasa jabatan sebagai Menteri Keuangan adalah bentuk kepercayaan besar dari Presiden Prabowo, dan ia melihat posisi ini sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi negara.
“Saya bersyukur ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, mungkin di posisi ini saya bisa memberi kontribusi lebih banyak dibandingkan di LPS,” ucapnya.
Sosok Purbaya sendiri bukan nama baru di kalangan pemerintahan dan ekonomi nasional. Ia memiliki latar belakang akademik dan profesional yang mumpuni.
Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, Purbaya menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar di bidang Teknik Elektro. Ia kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University.
Setelah sempat berkarier di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), ia beralih ke dunia riset ekonomi dan kemudian bergabung dengan Danareksa Research Institute. Di sana, kariernya terus menanjak hingga menduduki jabatan Chief Economist dan Direktur Utama PT Danareksa Securities.
Pengalaman profesionalnya juga mencakup posisi strategis di BUMN dan instansi pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero), serta menjadi staf khusus di berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian hingga Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Purbaya juga aktif di Kemenko Kemaritiman sebelum akhirnya dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS pada 2020.
Kiprahnya di berbagai lembaga pemerintah dan BUMN menjadikan Purbaya sebagai salah satu tokoh teknokrat yang diandalkan. Dengan rekam jejak tersebut, publik menaruh harapan besar bahwa kehadirannya di Kementerian Keuangan akan membawa stabilitas fiskal dan arah kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global maupun tantangan domestik.
Penunjukan Purbaya juga menandai transisi penting dalam kepemimpinan Kementerian Keuangan pasca Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan barunya, Purbaya diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara sambil menjawab ekspektasi masyarakat akan transparansi, efisiensi, dan kebijakan fiskal yang inklusif.
Di tengah tanggung jawab besar yang kini dipikulnya, curahan hati Purbaya soal penurunan gaji menjadi potret jujur dari realitas birokrasi di Indonesia—bahwa jabatan tinggi tak selalu sejalan dengan peningkatan penghasilan. Namun, lebih dari itu, pernyataannya menunjukkan bahwa motivasi utama dalam pengabdian negara bukan semata soal materi, melainkan tentang kontribusi dan kepercayaan yang diberikan.(fdr)
