INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia akhirnya memberikan penegasan tegas terkait polemik iuran besar untuk rekonstruksi Gaza yang belakangan menjadi sorotan publik.
Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global, pemerintah memastikan tidak ada komitmen finansial yang pernah disepakati untuk ikut membayar iuran dalam skema Board of Peace (BoP), sebuah lembaga yang disebut mengawal proses transisi dan rekonstruksi wilayah Gaza.
Isu ini mencuat karena nilai iuran yang dibebankan kepada anggota BoP tidak kecil. Setiap negara disebut harus menyetor hingga US$ 1 miliar atau setara sekitar Rp17,14 triliun.
Angka fantastis tersebut memicu pertanyaan luas di masyarakat mengenai posisi Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi domestik dan prioritas anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sejak awal pemerintah tidak pernah memiliki komitmen untuk ikut serta dalam skema pendanaan tersebut.
Ia memastikan bahwa sikap Indonesia tetap konsisten, yakni mendukung perdamaian tanpa terlibat dalam kewajiban finansial yang besar.
“Presiden selalu bilang, ‘enggak kita belum ada komitmen bayar.’ Dari pertama dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi gak ada komitmen bayar,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan Indonesia ikut menanggung biaya rekonstruksi Gaza.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah lebih mengedepankan kontribusi dalam bentuk non-finansial, seperti pengiriman pasukan dalam misi perdamaian.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyinggung sensitivitas penggunaan dana negara dalam konteks konflik internasional yang kompleks.
Ia secara terbuka menyatakan keberatan jika dana publik digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan sikap politik luar negeri Indonesia.
“Apalagi uang saya dipakai untuk Israel jadi itu nggak ada jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji,” imbuhnya.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga faktor politik dan prinsip dalam menentukan kebijakan luar negeri.
Dalam konteks konflik Gaza yang melibatkan banyak kepentingan global, keputusan untuk tidak terlibat secara finansial dinilai sebagai langkah hati-hati.
Sikap pemerintah ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.
Ia telah lebih dulu menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menyatakan kesediaan untuk membayar iuran BoP, termasuk dalam komunikasi dengan pihak Amerika Serikat yang disebut sebagai penggagas inisiatif tersebut.
“Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak, tidak pernah,” ujar Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut mempertegas posisi Indonesia yang ingin tetap berperan dalam upaya perdamaian global tanpa harus terbebani kewajiban finansial yang besar dan berpotensi menimbulkan kontroversi di dalam negeri.
Di sisi lain, keputusan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Dengan nilai iuran yang mencapai puluhan triliun rupiah, keterlibatan dalam skema BoP berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap anggaran negara, terutama di tengah berbagai kebutuhan domestik yang juga mendesak.
Selain itu, kebijakan ini sekaligus mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang cenderung mengedepankan peran aktif dalam misi kemanusiaan dan perdamaian tanpa harus selalu diwujudkan dalam bentuk kontribusi dana besar.
Pemerintah tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara tanggung jawab global dan kepentingan nasional.
Polemik ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama internasional.
Publik kini semakin kritis terhadap setiap potensi pengeluaran negara, terutama yang berkaitan dengan isu global yang kompleks dan sensitif.
Dengan adanya penegasan dari Menteri Keuangan dan Presiden, pemerintah berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait posisi Indonesia dalam skema Board of Peace.
Sikap yang diambil dinilai sudah melalui pertimbangan matang, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun kepentingan nasional.
Ke depan, perhatian publik kemungkinan masih akan tertuju pada perkembangan konflik Gaza dan peran negara-negara dunia dalam proses rekonstruksi.
Namun bagi Indonesia, garis kebijakan tampaknya sudah jelas: mendukung perdamaian tanpa terikat pada komitmen iuran besar yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa keterlibatan dalam isu global tidak selalu harus diukur dari besarnya kontribusi dana, melainkan juga dari peran strategis yang dapat dimainkan sesuai dengan kapasitas dan prinsip yang dipegang negara.
