INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan dokter gratis sebagai langkah strategis dan berani dalam mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia.
Kebijakan ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang atas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat, sekaligus membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Dalam agenda peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1), Presiden secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kekurangan dokter di Tanah Air. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan semata, melainkan harus dijawab melalui kebijakan konkret yang berpihak kepada rakyat.
“Kita kekurangan dokter, rakyat kita perlu dokter, perlu dokter gigi, tidak bisa hanya dengan bicara, dengan memfitnah, menghardik, mengejek, tidak bisa,” kata Prabowo dalam pidatonya yang disambut antusias para hadirin.
Seperti dikutip dari Antara, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kekurangan ratusan ribu dokter, di tengah tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan merata hingga ke daerah-daerah.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius yang harus segera dijawab oleh negara melalui perluasan akses pendidikan tinggi, khususnya di bidang kedokteran dan sektor strategis lainnya. Prabowo menekankan bahwa wacana tanpa tindakan nyata tidak akan menghasilkan perubahan signifikan.
Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinannya berencana segera membuka kampus-kampus kedokteran baru dalam waktu dekat. Kampus tersebut dirancang sebagai institusi pendidikan gratis yang dibiayai sepenuhnya oleh negara, agar dapat diakses oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
“Rencana saya, kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik, dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara,” kata Presiden, yang kembali disambut tepuk tangan meriah.
Menurut Prabowo, kebijakan pendidikan gratis ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ia meyakini bahwa kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia unggul dan memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa depan.
“Saya ingin anaknya tukang pemulung bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha, bisa jadi jenderal, itu cita-cita saya,” ujar Presiden, menegaskan visinya tentang pemerataan kesempatan dan mobilitas sosial.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa keberanian mengambil kebijakan besar menjadi kunci untuk menghadirkan perubahan nyata. Ia menyatakan tekadnya untuk membuktikan bahwa negara hadir secara konkret dan berani berinvestasi pada masa depan generasi muda Indonesia, termasuk melalui pembangunan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.
Sejalan dengan pernyataan Presiden, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter yang signifikan, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Kekurangan tersebut berdampak langsung pada rasio dokter terhadap jumlah penduduk yang hingga kini masih berada jauh di bawah standar ideal internasional.
Budi menjelaskan bahwa berdasarkan indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia, negara dengan kategori lower middle income idealnya memiliki rasio satu dokter per 1.000 penduduk.
Sementara itu, rata-rata dunia berada di angka 1,76 dokter per 1.000 penduduk. Namun, kondisi Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari angka tersebut.
“Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta, idealnya membutuhkan sekitar 280 ribu dokter, saat ini posisi kita masih di angka 0,5 dokter per 1.000 penduduk,” katanya.
Ia menambahkan bahwa secara regional, Indonesia juga masih berada di posisi yang kurang menguntungkan. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedelapan dalam hal rasio dokter, berada di bawah negara-negara seperti Myanmar, Thailand, dan Filipina.
Bahkan di kelompok negara G20, Indonesia tercatat berada di posisi terbawah, masih di bawah India dan Tiongkok. Selain persoalan jumlah, distribusi dokter juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.
Budi menyoroti bahwa sebagian besar institusi pendidikan kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, lulusan dokter cenderung bekerja dan menetap di wilayah yang sama, sementara daerah-daerah lain, terutama di luar Jawa, masih mengalami kekurangan tenaga medis.
“Ke depan, saya berharap pembukaan fakultas kedokteran lebih banyak dilakukan di luar Jawa, terutama di Maluku, Nusa Tenggara, dan wilayah timur lainnya,” katanya.
Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia diperkirakan sekitar 160 ribu orang, sementara dokter spesialis sekitar 40 ribu orang. Angka tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal pelayanan kesehatan nasional yang merata dan berkualitas.
Rencana pembukaan kampus kedokteran gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sejalan dengan kebutuhan mendesak tersebut. Dengan memperluas akses pendidikan dokter gratis dan mendorong pemerataan institusi pendidikan kedokteran ke luar Jawa, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah sekaligus distribusi tenaga medis di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia, yang diyakini akan memberikan dampak jangka panjang bagi ketahanan kesehatan dan kemajuan bangsa.