INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan keuangan untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Ia memastikan, tidak ada masalah dengan kewajiban pembayaran tersebut, sebab pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendanaan yang matang.
“Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai sumber dana pembayaran utang Whoosh, apakah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui Danantara, sebagai holding dari sejumlah BUMN termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menjadi bagian dalam proyek tersebut.
Menurut Prabowo, yang terpenting bukan pada siapa yang membayar, tetapi bagaimana keberadaan Whoosh benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Ia menilai proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ini telah membawa banyak nilai tambah, mulai dari penguasaan teknologi hingga peningkatan efisiensi transportasi nasional.
“Saya kira yang penting kita kuasai teknologi. We are at an edge of best practice. Dan ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya menegaskan.
Presiden juga memastikan bahwa dirinya secara pribadi akan bertanggung jawab penuh atas seluruh permasalahan yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Ia meminta agar berbagai pihak tidak lagi memperdebatkan isu pembayaran utang yang dinilainya sudah jelas mekanismenya.
“Jadi, sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan kembali bahwa Indonesia memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang proyek strategis itu.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran dan hasil dari pemberantasan korupsi telah memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi negara.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Nggak saya kasih kesempatan,” kata Prabowo.
Kepala negara kemudian menyerukan kepada seluruh pihak agar ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi dan tidak memberi ruang bagi pelaku korupsi untuk menggerogoti uang rakyat.
“Jadi saudara, saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” sambungnya.
“Kita mampu dan kita kuat,” tegas Prabowo, menutup pernyataannya dengan nada optimistis.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan penjelasan mengenai duduk perkara polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Said, secara prinsip, pihak yang seharusnya menanggung kewajiban pembayaran adalah BPI Danantara, holding BUMN yang menaungi proyek tersebut.
Namun DPR tetap menantikan arah kebijakan lanjutan dari Presiden terkait kemungkinan keterlibatan APBN dalam pembiayaan.
“Duduk soalnya kan begini ya. Whoosh ini awalnya business to business. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China. Kemudian berbagi renteng tentu dari sisi modal dan risiko utangnya. Maka APBN yang menanggung,” jelas Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Said menjelaskan bahwa proyek Whoosh pada awalnya dikelola dengan skema business to business (B2B) antara badan usaha Indonesia dan Tiongkok.
Namun, ketika pemerintah mengambil alih sebagian saham dan tanggung jawab proyek, otomatis risiko pembiayaan juga menjadi tanggung jawab negara sesuai porsi kepemilikan.
Ia juga mengungkapkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kini berada di bawah pengelolaan Danantara, melalui klaster BUMN Danareksa–PPA, yang berarti tidak lagi secara langsung berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Namun ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri di bawah Danantara. Dan dividennya masuknya ke Danantara,” papar Said.
Ketika ditanya apakah APBN akan tetap mampu membiayai utang Whoosh di tengah banyaknya program pembangunan dan sosial ekonomi yang berjalan, Said menilai kondisi fiskal nasional masih dalam situasi aman, meski tetap memerlukan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
“Ini bukan soal sanggup, tidak sanggup. Karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian, ya cadangan saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki cadangan anggaran dan dana buffer (DBA) yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan, namun penggunaan dana tersebut tetap harus mempertimbangkan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada sektor riil.
“Cadangan anggarannya ada. DBA pun ada. Tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor real. Agar prioritasnya tetap terus meningkat,” pungkasnya.
Pernyataan Presiden Prabowo dan DPR ini sekaligus meredakan kekhawatiran publik terkait keberlanjutan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
Sejak awal pembangunannya, Whoosh telah menjadi simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok, namun juga tak luput dari sorotan publik karena pembengkakan biaya dan pembiayaan utang.
Dengan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek sekaligus menjaga disiplin fiskal, Whoosh kini dipandang bukan sekadar proyek transportasi, tetapi juga bagian dari strategi besar transformasi ekonomi dan teknologi nasional.