INBERITA.COM, Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran menuai tanggapan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Prabowo, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjembatani komunikasi kedua negara, bahkan siap bertolak ke Teheran apabila disetujui oleh AS dan Iran.
Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla atau JK menilai niat Presiden Prabowo sebagai langkah yang baik.
Namun, ia mempertanyakan kompleksitas konflik yang terjadi, yang menurutnya jauh lebih besar dan rumit dibandingkan sekadar upaya mediasi biasa.
“Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan,” heran JK lewat pernyataan persnya di kediamannya, Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Pernyataan JK tersebut merujuk pada sulitnya penyelesaian konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Palestina dan Israel yang hingga kini belum menemukan titik damai permanen.
Dalam konteks konflik AS-Iran yang semakin memanas, JK menilai posisi Indonesia tidak berada dalam posisi yang setara dengan Amerika Serikat.
Menurut JK, konstelasi global saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan Amerika Serikat.
Ia menyoroti adanya sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan AS yang dinilai tidak menguntungkan posisi Indonesia, termasuk perjanjian terkait tarif resiprokal.
“Dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika dan sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika,” wanti JK.
“Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara? dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” sambung JK menandasi.
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemlu menyatakan penyesalan mendalam atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran.
Kegagalan negosiasi tersebut memicu eskalasi konflik yang memuncak pada serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap mengambil peran aktif dalam upaya de-eskalasi.
Jika kedua negara sepakat, Indonesia bersedia memfasilitasi dialog demi mengembalikan stabilitas kawasan.
“Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” sebut Kemlu RI.
Eskalasi konflik memanas ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah titik strategis di Iran, termasuk ibu kota Teheran.
Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa dari kalangan sipil.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Situasi ini meningkatkan kekhawatiran dunia internasional akan potensi perang terbuka yang lebih luas di kawasan tersebut.
Dalam perkembangan paling dramatis, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikonfirmasi wafat akibat serangan rudal AS-Israel yang menghantam lokasi kerjanya.
Pemerintah Iran kemudian mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta menetapkan libur kerja selama satu pekan.
Pernyataan keras juga disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Angkatan Darat Iran.
Dalam keterangan tertulis, kedua institusi militer tersebut bersumpah akan membalas kematian Khamenei, menandakan potensi eskalasi lanjutan yang semakin sulit dikendalikan.
Di tengah situasi geopolitik yang kian memanas, wacana mediasi Indonesia menjadi sorotan.
Di satu sisi, langkah Presiden Prabowo dinilai sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan peran aktif dalam diplomasi internasional.
Namun di sisi lain, pandangan Jusuf Kalla mengingatkan bahwa upaya mediasi memerlukan posisi tawar yang kuat dan setara, terutama ketika berhadapan dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat.
Dengan dinamika konflik AS-Iran yang terus berkembang, peran Indonesia dalam percaturan diplomasi global kini menjadi perhatian.
Apakah tawaran mediasi tersebut akan diterima oleh kedua pihak, dan sejauh mana efektivitasnya, masih menjadi tanda tanya besar di tengah ketegangan yang belum mereda.