INBERITA.COM, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, banyak anggaran dana desa yang tidak sampai kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pidato dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam forum yang menjadi wadah penyampaian arah kebijakan ekonomi pemerintah sekaligus ajang meyakinkan investor terkait ketahanan ekonomi nasional itu, Prabowo secara terbuka menyoroti persoalan pengelolaan Dana Desa.
Ia menyebut, evaluasi selama satu dekade terakhir menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi dan pemanfaatan anggaran tersebut.
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” kata Prabowo dalam paparannya.
Menurut Prabowo, indikasi tidak optimalnya penyaluran Dana Desa terlihat dari banyaknya kepala desa yang tersandung kasus hukum.
Ia menilai, sejumlah aparatur desa tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara baik dan transparan.
“Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” ucapnya.
Sorotan terhadap Dana Desa ini disampaikan Prabowo saat membahas rencana pendanaan program Koperasi Merah Putih.
Pemerintah, kata dia, akan mengarahkan kembali pemanfaatan anggaran yang selama ini telah digelontorkan ke desa-desa untuk mendukung penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Terkait progres Koperasi Merah Putih, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam dua bulan ke depan jumlah koperasi tersebut ditargetkan mencapai ratusan unit di berbagai daerah di Indonesia.
Saat ini, pemerintah mencatat sudah terbangun sekitar 30.000 koperasi yang dilengkapi dengan 30.000 gudang serta sejumlah fasilitas penunjang lainnya.
Ia menegaskan, sumber anggaran pengelolaan Koperasi Merah Putih berasal dari Dana Desa yang telah dialokasikan selama satu dekade terakhir.
“Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan,” kata Prabowo.
Melalui skema baru ini, pemerintah berupaya memastikan Dana Desa benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Prabowo merinci, setiap Koperasi Merah Putih nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas strategis, mulai dari gudang penyimpanan, cold storage untuk menjaga kualitas produk, hingga gerai-gerai pelayanan kebutuhan rakyat.
“Di situ akan ada Farmasi Desa Murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir,” ujar Prabowo.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus memangkas rantai distribusi yang selama ini berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
Pemerintah juga berencana memberikan subsidi dan bunga pinjaman yang sangat ringan melalui Koperasi Merah Putih agar masyarakat kecil semakin mudah mengakses pembiayaan.
“Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden ini menjadi sorotan dalam konteks reformasi pengelolaan Dana Desa dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat akar rumput.
Dengan mengarahkan Dana Desa untuk memperkuat Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan terciptanya sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa.
Isu Dana Desa, koperasi, serta pengawasan anggaran diperkirakan akan menjadi perhatian publik dan investor, seiring komitmen pemerintah membangun ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri, dan bebas dari praktik penyelewengan.