INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya serius yang ditimbulkan oleh penyebaran hoaks dan fitnah di media sosial terhadap stabilitas negara.
Dalam arahannya pada rapat kerja pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa menjadi semakin kompleks dan tidak lagi bergantung pada kekuatan militer konvensional.
“Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks,” kata Prabowo dalam taklimat tersebut, dikutip Rabu, 8 April 2026.
Pernyataan itu menegaskan bahwa era digital telah membuka celah baru dalam upaya melemahkan suatu negara.
Jika sebelumnya ancaman datang dalam bentuk serangan fisik, kini manipulasi informasi dan opini publik justru menjadi instrumen yang dinilai lebih efektif dan sulit dideteksi.
Presiden menyoroti bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), memungkinkan seseorang atau kelompok tertentu untuk mengelola operasi propaganda secara masif dengan biaya relatif rendah.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini individu dapat mengendalikan ribuan akun media sosial secara bersamaan untuk menciptakan persepsi publik tertentu.
Narasi yang dibangun melalui akun-akun tersebut dapat terlihat seolah-olah didukung oleh banyak pihak, padahal dikendalikan oleh kelompok kecil dengan tujuan tertentu.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena mampu memengaruhi opini masyarakat luas tanpa disadari.
Presiden juga menyoroti fenomena echo chamber, yakni kondisi ketika suatu informasi atau opini terus diulang dalam lingkaran yang sama sehingga terlihat semakin besar dan dominan.
Fenomena ini, menurutnya, menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam taktik intelijen modern untuk menciptakan instabilitas di suatu negara.
“Jadi, yang agak repot mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1.000 orang, mungkin 5.000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo chamber. Ada ini dalam pembelajaran intelijen, ini ada, bagaimana merusak sebuah negara lain,” tegas Prabowo.
Ia menilai bahwa efek dari echo chamber dapat memperbesar isu secara tidak proporsional, sehingga memicu kegaduhan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun politik.
Dalam konteks ini, penyebaran hoaks dan fitnah bukan lagi sekadar persoalan informasi yang salah, tetapi telah berkembang menjadi ancaman strategis terhadap ketahanan nasional.
Rapat kerja pemerintah yang dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon I tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kesamaan persepsi di seluruh jajaran pemerintahan.
Presiden menekankan pentingnya koordinasi yang solid agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan selaras di semua lini birokrasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa pengarahan langsung dari Presiden kepada seluruh pejabat tinggi negara merupakan langkah strategis untuk menjaga kesatuan dan soliditas dalam pemerintahan.
Ia menilai bahwa sinergi antarlevel birokrasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman disinformasi di ruang digital.
“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon I, karena kita semua ini kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon I, dan jajaran di bawahnya,” ujar Angga.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaannya.
Presiden menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.