INBERITA.COM, Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan peringatan keras terkait kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny di hadapan para kiai dan jemaah dalam sebuah forum keagamaan, sekaligus menjadi penegasan sikap kritisnya terhadap dinamika yang tengah berlangsung di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam pernyataannya, Yenny Wahid mengimbau NU agar bersikap waspada dan tidak terjebak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu. Ia menekankan bahwa kebijakan izin tambang ormas berpotensi menyeret NU ke dalam pusaran kepentingan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar organisasi keagamaan tersebut.
Peringatan ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk kepedulian Yenny terhadap masa depan NU dan marwah organisasi keagamaan di tengah dinamika politik nasional. Yenny secara jujur mengungkapkan kegelisahannya atas situasi yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.
Ia menilai ada sejumlah indikasi yang patut dicermati secara serius oleh para pengurus dan warga NU, terutama terkait kebijakan strategis yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Menurut Yenny, NU harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk kepentingan jangka pendek yang beraroma politik praktis.
Dalam kesempatan tersebut, Yenny Wahid juga membeberkan hasil diskusi pribadinya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyampaikan bahwa dalam perbincangan tersebut, Luhut secara tegas menyatakan sikap penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.
Pernyataan ini menjadi penting karena selama ini Luhut kerap dituding sebagai sosok di balik terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur izin kelola tambang bagi ormas keagamaan, termasuk NU. Yenny menegaskan bahwa informasi tersebut ia peroleh langsung dari Luhut dalam diskusi personal.
Ia bahkan mengutip secara langsung pernyataan Luhut yang menurutnya sangat jelas dan lugas.
“Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.
Pernyataan itu disampaikan Yenny dalam acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Rabu (17/9/2025) malam. Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan yang selama ini berkembang di ruang publik bahwa Luhut merupakan aktor utama di balik kebijakan izin tambang ormas.
Yenny menilai, fakta bahwa Luhut justru menolak menandatangani kebijakan tersebut sejak awal harus menjadi bahan refleksi bagi semua pihak, khususnya NU dan PBNU, untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dan objektif.
Lebih jauh, Yenny Wahid mengaku mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Ia menyebut terdapat sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken.
Sikap yang terlalu agresif tersebut, menurut Yenny, justru menimbulkan tanda tanya besar dan patut dicurigai motif di baliknya. Yenny menyebut situasi ini sebagai kondisi yang aneh dan tidak lazim, mengingat kebijakan strategis semacam ini seharusnya melalui pertimbangan matang dan melibatkan banyak aspek, termasuk dampak sosial, moral, dan keberlanjutan lingkungan.
Kegigihan pihak tertentu dalam mendorong kebijakan tersebut membuat Yenny semakin khawatir bahwa NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Kekhawatiran tersebut disampaikan Yenny dengan nada serius, mengingat posisi NU sebagai organisasi keagamaan besar dengan jutaan pengikut di Indonesia.
Ia menilai, apabila NU tidak bersikap kritis dan berhati-hati, maka citra dan peran strategis organisasi tersebut dapat tereduksi hanya menjadi legitimasi kebijakan yang sarat kepentingan politik. Dalam penutup pernyataannya, Yenny Wahid kembali mengingatkan NU agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan organisasi.
Dengan nada peringatan yang tegas, ia menyampaikan pesan langsung kepada warga dan pengurus NU.
“NU jangan masuk ke dalam jebakan batman semacam ini” lanjutnya.
Pesan ini menjadi penekanan terakhir Yenny agar NU tetap konsisten menjaga independensi, nilai moral, dan khitah perjuangannya di tengah godaan kekuasaan dan kepentingan politik. Pernyataan Yenny Wahid terkait izin tambang ormas dan NU ini pun menjadi sorotan, mengingat isu pengelolaan sumber daya alam selalu sensitif dan berdampak luas.
Sikap kritis Yenny diharapkan dapat menjadi bahan perenungan bagi NU dan publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan organisasi keagamaan benar-benar berpihak pada kepentingan umat dan bangsa, bukan kepentingan partisan semata.