INBERITA.COM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akhirnya mengambil langkah tegas terhadap Wahyudin Moridu dengan memberhentikannya dari jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Keputusan pemecatan ini diumumkan pada Sabtu (20/9/2025), menyusul viralnya sebuah video yang menunjukkan Wahyudin melontarkan pernyataan kontroversial terkait uang negara.
“Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun, kepada awak media di Jakarta.
Komaruddin menegaskan bahwa proses pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung kepada Wahyudin Moridu.
Hasil dari klarifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada DPP sebagai bahan pertimbangan.
“Dan komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP,” lanjut Komaruddin.
Ia menambahkan, DPD PDIP Gorontalo juga secara resmi meminta DPP untuk segera mengambil tindakan organisasi terhadap ulah Wahyudin yang dinilai mencoreng nama partai dan melecehkan etika publik.
Permintaan itu menjadi dasar DPP PDIP untuk mempercepat proses pemecatan dan penggantian antarwaktu (PAW).
Kasus ini bermula dari beredarnya video berdurasi singkat di media sosial yang memperlihatkan Wahyudin Moridu, yang saat itu sedang mengemudi sebuah mobil sambil mengenakan kemeja biru dan kacamata hitam.
Di dalam mobil, tampak seorang perempuan yang diduga adalah selingkuhannya. Dalam suasana santai, Wahyudin terdengar berbicara mengenai perjalanan mereka ke Makassar.
“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara hahaha,” ucap Wahyudin dengan nada santai dalam video tersebut.
Pernyataan itu langsung menyulut kecaman dari masyarakat yang merasa geram atas sikap tak pantas dari seorang wakil rakyat. Namun yang paling memicu amarah publik adalah kalimat berikutnya yang dinilai sangat tidak etis, bahkan melecehkan amanah rakyat.
“Kita rampok saja uang negara ini kan, kita habiskan saja biar negara ini semakin miskin,” katanya sambil tertawa.
Ucapan tersebut dianggap mencerminkan arogansi serta minimnya integritas sebagai pejabat publik yang seharusnya menjaga kepercayaan dan kepentingan rakyat. Respons publik yang sangat keras pun membuat desakan agar PDIP segera mengambil langkah tegas tak terbendung lagi.
Pemecatan Wahyudin Moridu menjadi bukti bahwa partai berlambang banteng tersebut tidak memberikan toleransi terhadap perilaku kader yang mencoreng nama baik partai dan merugikan kepercayaan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh kader partai agar menjaga sikap dan ucapan, terlebih di ruang publik dan media sosial.
Keputusan ini juga menunjukkan bahwa DPP PDIP konsisten dalam menegakkan disiplin organisasi.
Komaruddin menyatakan bahwa partainya tidak akan ragu untuk bertindak tegas terhadap siapapun kader yang terbukti melanggar etika, apalagi jika perilakunya sampai mencoreng institusi legislatif maupun nama baik partai.
Sementara itu, proses penggantian antarwaktu untuk mengisi posisi Wahyudin Moridu di DPRD Provinsi Gorontalo akan segera dilakukan sesuai mekanisme partai dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Wahyudin terkait pemecatan dirinya maupun video viral tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi publik yang melibatkan pejabat daerah.
Namun di sisi lain, reaksi cepat dari DPP PDIP menuai beragam tanggapan, baik yang mengapresiasi ketegasan partai maupun yang mengkritisi lemahnya proses kaderisasi yang membuat sosok bermasalah bisa lolos hingga menjadi wakil rakyat.
Dinamika ini diharapkan menjadi momentum pembenahan internal bagi partai politik dalam merekrut dan membina kader.
Terlebih di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, langkah cepat dan tegas seperti ini dapat menjadi contoh nyata dalam menegakkan akuntabilitas politik.(fdr)
