INBERITA.COM, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sinyal kuat untuk mengambil langkah hukum setelah namanya secara mengejutkan terseret dalam polemik isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Tuduhan yang muncul mengaitkan Megawati dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebutkan adanya dugaan kolaborasi antara keduanya untuk memunculkan narasi bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.
Isu tersebut pertama kali mencuat melalui pernyataan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang diunggah di media sosial pada Rabu (31/12/2025). Dalam video yang diposting di akun Twitter-nya, Andi Arief menyebutkan bahwa SBY merasa terganggu dengan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan isu ijazah palsu Jokowi.
Lebih lanjut, Andi menuduh bahwa SBY dan Megawati diduga berkolaborasi untuk menciptakan isu tersebut. Tuduhan ini langsung memicu reaksi keras dari internal PDI Perjuangan.
Guntur Romli, salah seorang politikus senior PDI Perjuangan, mengungkapkan bahwa partainya kini tengah membahas serius langkah hukum sebagai respons atas tuduhan tersebut.
“Kami sangat dirugikan oleh fitnah ini, dan kami tidak akan membiarkan tuduhan ini berkembang begitu saja,” ujar Guntur (1/1/2026).
Namun, menariknya, keputusan untuk mempertimbangkan langkah hukum ini tidak datang langsung dari instruksi Megawati Soekarnoputri. Sebaliknya, ini merupakan inisiatif dari para kader PDI Perjuangan yang merasa perlu untuk membela kehormatan Ketua Umum mereka.
Guntur menjelaskan bahwa langkah hukum ini muncul dari kesadaran para kader untuk melindungi nama baik Megawati yang dianggap tercemar oleh tuduhan tersebut.
“Ini bukan perintah dari Megawati, pembelaan terhadap kehormatan Ketua Umum sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai kader,” tegas Guntur.
Dia menambahkan bahwa PDI Perjuangan saat ini juga mendukung rencana SBY untuk mempertimbangkan langkah hukum terkait isu ini.
“Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum, fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan,” ungkap Guntur.
Sebagai partai yang terlibat langsung dalam isu ini, PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa status Jokowi sebagai Presiden sudah terlepas dari PDI Perjuangan sejak ia dipecat dari partai tersebut. Partainya sudah tidak terlibat lagi dalam masalah pribadi Jokowi yang kini sudah menjadi urusan politik di luar PDI Perjuangan.
“Setelah dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami,” kata Guntur menegaskan.
Isu “kongkalikong” yang melibatkan Megawati dan SBY ini semakin mencuat setelah pernyataan Andi Arief yang menyebutkan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Andi Arief menyebutkan dalam video yang diunggahnya bahwa SBY merasa sangat terganggu dengan isu yang mengaitkan dirinya dengan kasus ijazah palsu Jokowi.
Menurut Andi, SBY bahkan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum jika fitnah ini tidak dihentikan.
“Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini,” ungkap Andi.
Dia menambahkan bahwa tuduhan yang menyebutkan SBY berkolaborasi dengan Megawati untuk mengungkapkan isu ijazah palsu Jokowi adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar. Andi juga menjelaskan bahwa hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini baik-baik saja, dan tuduhan adanya kolaborasi antara keduanya dalam memunculkan isu tersebut sangat tidak berdasar.
“Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik,” ujar Andi, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
Dalam video tersebut, Andi juga menyampaikan bahwa jika fitnah ini tidak dihentikan, maka SBY mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, dimulai dengan memberikan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut.
“Jika tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum,” kata Andi menambahkan.
Andi juga mengatakan bahwa SBY kini lebih fokus pada kegiatan seni lukis dan pengelolaan klub voli Lavani setelah tidak lagi terjun ke dunia politik secara aktif.
Polemik mengenai ijazah Jokowi yang muncul kembali telah menciptakan keretakan politik, dan kini melibatkan dua sosok penting dalam dunia politik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tuduhan yang muncul terkait kolaborasi antara keduanya untuk menyebarkan narasi palsu semakin memanaskan suasana politik menjelang tahun 2026.
Bagi PDI Perjuangan, langkah hukum yang dipertimbangkan bukan hanya sebagai upaya untuk membela nama baik Ketua Umum mereka, tetapi juga sebagai langkah untuk melawan fitnah yang dapat merusak kredibilitas partai.
Sementara itu, isu mengenai ijazah Jokowi yang belum ada titik terang ini terus berkembang di kalangan publik. PDI Perjuangan kini menunggu langkah selanjutnya, baik dari pihak partai maupun dari SBY, terkait potensi jalur hukum yang akan diambil.
Bagi Megawati Soekarnoputri dan SBY, langkah hukum ini akan menjadi bagian dari upaya untuk membersihkan nama baik mereka dari tuduhan yang tidak berdasar ini. Dengan situasi politik yang semakin memanas, publik pun berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menambah keretakan antara para tokoh politik besar Indonesia.