INBERITA.COM, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar secara tegas meminta agar dapur umum yang menjadi sumber kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dihentikan operasionalnya.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin usai menghadiri kegiatan Ijtima di Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, Sabtu malam (27/9/2025).
“Yang salah dalam penerapan harus dihentikan, untuk dievaluasi,” ujar Muhaimin.
Pernyataan tersebut menjadi respons atas sejumlah insiden keracunan yang terjadi di kalangan siswa peserta program MBG, sebuah inisiatif andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Muhaimin menegaskan bahwa program MBG adalah kebijakan yang mulia, namun masih menyimpan berbagai kekurangan yang harus segera dibenahi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program ini demi menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“MBG ini rakyat yang paling membutuhkan gizi, harus mendapatkan gizi. Pemerintah baru bisa memberi makan satu kali sehari, tapi terus kita upayakan,” imbuhnya.
Kasus keracunan yang menimpa para siswa peserta program MBG menjadi pukulan serius bagi kredibilitas pelaksanaan program tersebut. Kritik tajam muncul dari berbagai pihak, mempertanyakan kualitas dan pengawasan dalam distribusi makanan.
Desakan untuk mengevaluasi seluruh rantai pasok MBG, termasuk dapur umum yang menjadi mitra, kian menguat.
Di hadapan ribuan jamaah yang hadir di acara Ijtima, Muhaimin tidak hanya menyoroti pelaksanaan MBG, tetapi juga menyampaikan realita getir terkait kondisi kemiskinan di Indonesia.
Ia mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 3 juta penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, sementara 27 juta lainnya tergolong miskin secara umum.
“Tigapuluh juta rakyat kita masih amat sangat miskin. Ada anggaran dari pemerintah itu Rp 500 triliun per tahun, tugas saya mengamati dan mendorong agar tepat sasaran dan mewujudkan pemberdayaan,” ucapnya.
Muhaimin juga menyinggung peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, terutama dalam hal penyediaan pupuk bersubsidi.
Ia mengaku selama satu dekade menjadi anggota DPR RI, masih banyak hal yang belum berhasil diperjuangkan secara maksimal untuk petani, khususnya terkait keberlanjutan distribusi pupuk murah.
“10 tahun saya berjuang di parlemen, saya minta maaf belum ada hasil yang memadai. Ini Pak Prabowo turun tangan dan sudah mulai ada tanda-tanda baik. Pak Prabowo bertekad pupuk selalu tersedia untuk petani. Itu komitmen agar negara hadir langsung, tidak lagi bergantung pada mekanisme pasar,” pungkasnya.
Kritik yang dilontarkan Muhaimin memperkuat sorotan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah dasar rakyat.
Evaluasi terhadap program MBG tidak bisa ditunda lagi, mengingat keselamatan dan kepercayaan masyarakat menjadi taruhannya.
Di saat bersamaan, komitmen untuk memastikan ketersediaan pangan dan pupuk secara adil dan merata juga menjadi ujian nyata bagi pemerintahan baru.
Dengan anggaran raksasa mencapai Rp500 triliun per tahun yang diklaim telah dialokasikan, publik kini menanti realisasi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya janji-janji manis di atas kertas.(fdr)