INBERITA.COM, Insiden kecelakaan kembali melibatkan KA Argo Bromo Anggrek hanya beberapa hari setelah peristiwa sebelumnya di Bekasi. Kali ini, kecelakaan terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan, tepatnya di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Sidorejo, Kecamatan Pulokulon, pada Jumat dini hari (1/5/2026).
Peristiwa tersebut melibatkan sebuah mobil berwarna putih yang diketahui membawa rombongan pengantar calon jemaah haji. Kendaraan tersebut tertemper kereta saat melintas di jalur rel aktif yang tidak dilengkapi sistem pengamanan resmi.
Kecelakaan terjadi di titik perlintasan JPL 52 KM 29+800 jalur hulu antara Stasiun Panunggalan dan Stasiun Kradenan sekitar pukul 02.52 WIB. Saat itu, KA Argo Bromo Anggrek dengan relasi Gambir–Pasar Turi tengah melaju dari arah barat menuju timur.
Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung dalam waktu singkat tersebut.
“Peristiwa temperan antara KA Argo Bromo Anggrek dan mobil ini terjadi sekitar pukul 02.52 WIB,” jelas Luqman.
Benturan yang terjadi memaksa kereta menghentikan perjalanan untuk memastikan kondisi sarana tetap aman. Pemberhentian darurat dilakukan di Stasiun Kradenan hanya beberapa menit setelah insiden.
“Akibat temperan tersebut, KA Argo Bromo Anggrek Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB guna pemeriksaan kondisi sarana,” jelas Luqman Arif.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan teknis terhadap rangkaian kereta guna memastikan tidak ada kerusakan yang berpotensi membahayakan perjalanan lanjutan. Setelah dinyatakan aman, kereta kembali melanjutkan perjalanan.
KA Argo Bromo Anggrek diberangkatkan kembali dari Stasiun Kradenan pada pukul 02.56 WIB menuju tujuan akhir sesuai jadwal.
Pihak KAI menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut, terutama karena melibatkan kendaraan masyarakat di perlintasan sebidang yang tidak memiliki pengamanan memadai.
“PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut,” tambah Luqman.
KAI juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel kereta api, termasuk melintasi perlintasan tanpa memperhatikan keselamatan.
Imbauan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengatur larangan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta.
“Sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) UU 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian,” tambah Luqman.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang berada di jalur rel, menyeret atau memindahkan barang di atas rel, serta melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu perjalanan kereta api.
KAI menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi kunci dalam menekan angka kecelakaan, terutama di perlintasan sebidang yang masih banyak ditemukan tanpa palang pintu resmi.
Perlintasan di Sidorejo sendiri diketahui dijaga secara swadaya oleh warga, tanpa dukungan sistem keamanan standar seperti palang otomatis atau sinyal peringatan yang terintegrasi.
Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya pada jam-jam rawan seperti dini hari.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah korban maupun penyebab pasti kecelakaan tersebut. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap faktor utama insiden, termasuk kemungkinan kelalaian atau kondisi teknis di lokasi kejadian.
Kecelakaan ini kembali menjadi peringatan serius terkait tingginya risiko di perlintasan sebidang, khususnya yang tidak dilengkapi fasilitas pengamanan.
Dalam beberapa kasus, kombinasi antara minimnya infrastruktur keselamatan dan kurangnya kewaspadaan pengguna jalan menjadi pemicu utama kecelakaan.
KAI Daop 4 Semarang menegaskan akan terus meningkatkan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, baik melalui edukasi langsung maupun kampanye publik.
Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin saat melintas di jalur rel.
Peristiwa di Grobogan ini menambah daftar panjang kecelakaan di perlintasan kereta api di Indonesia. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan menjadi hal yang tidak bisa ditawar untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali.
