INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi sorotan, kali ini bukan hanya terkait kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat, tetapi juga beban finansial yang ditanggung pihak yang membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sejumlah mitra disebut telah mengeluarkan modal dalam jumlah besar untuk menyiapkan fasilitas tersebut. Persoalan muncul ketika aktivasi sejumlah dapur ditunda.
Bagi mereka yang membiayai pembangunan menggunakan pinjaman bank, penundaan itu tidak serta-merta menghentikan kewajiban pembayaran.
Artinya, dapur mungkin belum menghasilkan pendapatan sesuai rencana, sementara cicilan dan biaya operasional tertentu tetap berjalan.
Situasi tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pelaksanaan MBG.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai risiko yang kini dihadapi mitra tidak bisa dilepaskan dari kualitas perencanaan pemerintah sebelum program dijalankan dalam skala besar.
“Bagi orang yang rasional sejak awal, ini kebijakan yang bermasalah. Jadi kalau ada orang yang masuk menginvestasikan uangnya ke proyek MBG, ya itulah perangkap yang mereka masuki sendiri,” kata Gabriel kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan pembagian risiko dalam program yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta atau mitra pelaksana.
Ketika sebuah fasilitas dibangun berdasarkan asumsi bahwa dapur akan segera beroperasi, perubahan kebijakan atau penundaan aktivasi dapat langsung memengaruhi kemampuan mitra mengembalikan modal.
Di titik inilah persoalan MBG tidak lagi semata-mata menjadi urusan bisnis para mitra. Skema pelaksanaan program pemerintah dengan kebutuhan investasi besar membutuhkan kepastian mengenai lokasi, kebutuhan penerima manfaat, jadwal aktivasi, hingga mekanisme ketika sebuah dapur tidak dapat langsung beroperasi.
Gabriel mempertanyakan dasar penentuan lokasi SPPG yang menjadi salah satu fondasi penting dalam distribusi MBG. Menurut dia, pembangunan fasilitas seharusnya berangkat dari pemetaan kebutuhan yang jelas, bukan sekadar mengejar perluasan jumlah titik pelayanan.
“Jadi karena memang ini bukan kebijakan yang dirancang secara matang ya. Implementasinya begitu-begitu saja, apalagi kita tahu bahwa basis misalnya penentuan titik-titik MBG-nya itu titik SPBG-nya di mana, apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa tidak,” ujarnya.
Masalah lokasi memiliki konsekuensi yang cukup besar. Dapur yang terlalu jauh dari kelompok penerima manfaat dapat meningkatkan tantangan distribusi makanan.
Sebaliknya, apabila terlalu banyak fasilitas dibangun di wilayah dengan kebutuhan yang relatif rendah, investasi yang sudah dikeluarkan berisiko tidak digunakan secara optimal.
Karena itu, penentuan titik SPPG semestinya tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan atau kesiapan mitra.
Data mengenai jumlah penerima manfaat, kapasitas produksi, jarak distribusi, kondisi geografis, serta kemampuan menjaga kualitas makanan juga menjadi bagian penting dari perencanaan.
Modal Sudah Keluar, Kepastian Belum Ada
Penundaan aktivasi menjadi persoalan serius bagi mitra yang telah lebih dahulu membangun dapur. Investasi fisik tetap membutuhkan biaya meskipun fasilitas belum digunakan untuk melayani penerima MBG.
Jika pembangunan dibiayai dengan kredit, tekanan tersebut menjadi lebih besar. Pinjaman bank memiliki jadwal pembayaran yang tidak otomatis berhenti hanya karena operasional SPPG tertunda.
Dalam kondisi tertentu, mitra juga masih harus menanggung biaya pemeliharaan fasilitas, tenaga kerja, utilitas, serta kewajiban lain yang muncul dari investasi awal.
Dari perspektif bisnis, risiko semacam itu seharusnya sudah masuk dalam perhitungan sebelum modal dikeluarkan.
Namun, dari perspektif kebijakan publik, persoalan tersebut juga mengundang pertanyaan mengenai seberapa jelas informasi dan kepastian yang diberikan kepada calon mitra sejak awal.
Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif, sementara mitra membutuhkan kepastian agar investasi yang dilakukan memiliki dasar usaha yang rasional.
Ketika kedua kepentingan tersebut tidak bertemu, risiko dapat berpindah kepada pihak yang memiliki modal paling terbatas.
Gabriel menilai kerugian yang dialami mitra pada akhirnya merupakan konsekuensi dari keputusan investasi yang mereka ambil. Namun, menurut dia, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada persoalan untung-rugi pihak yang mengelola dapur.
“Jadi ini salah satu implikasi dari ketidakcermatan pemerintah merancang kebijakan. Ya efeknya ya seperti ini. Saya sih tidak masalah efeknya toh pada mereka yang adalah kroni-kroni yang menjadi pelaksana dari program MBG,” tegasnya.
Di luar polemik mengenai mitra, tantangan terbesar MBG tetap berada pada penerima manfaat. Program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehingga kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding kegagalan sebuah proyek bisnis biasa.
Keselamatan Penerima Manfaat Jadi Persoalan Utama
Sorotan terhadap kondisi mitra muncul bersamaan dengan perhatian terhadap kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan dalam program MBG.
Insiden yang dilaporkan menimpa ratusan santri atau siswa menjadi pengingat bahwa ekspansi program pangan berskala besar harus dibarengi sistem pengawasan yang sebanding.
Bagi program yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar setiap hari, kualitas bahan baku, kebersihan dapur, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, dan distribusi merupakan rangkaian yang saling berkaitan.
Kegagalan pada satu titik dapat berdampak kepada banyak penerima manfaat sekaligus.
Karena itu, evaluasi tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan. Sistem pencegahan harus menjadi bagian dari desain program sejak awal.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penambahan kapasitas SPPG tidak mengorbankan standar keamanan pangan. Kecepatan memperluas cakupan penerima MBG harus berjalan beriringan dengan kemampuan melakukan pengawasan terhadap setiap dapur yang beroperasi.
Persoalan yang dihadapi mitra pun dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih luas. Jika sebuah dapur sudah terlanjur dibangun tetapi belum dapat diaktifkan, perlu ada mekanisme yang transparan mengenai penyebab penundaan, status fasilitas, serta langkah yang harus ditempuh mitra.
Kejelasan semacam itu penting bukan hanya untuk melindungi investasi, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas program. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam MBG, semakin besar pula kebutuhan akan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah dapur yang dibangun atau jumlah porsi makanan yang didistribusikan.
Ukuran keberhasilan juga mencakup ketepatan sasaran, keamanan pangan, keberlanjutan operasional, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya.
Kritik mengenai perencanaan karena itu layak ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, bukan sekadar polemik antara pemerintah dan mitra. Program sebesar MBG membutuhkan fondasi data, mekanisme pengawasan, serta pembagian risiko yang jelas sejak tahap awal.
Jika pembangunan fasilitas berlangsung lebih cepat daripada kesiapan sistemnya, masalah yang muncul dapat berantai: mitra menanggung beban investasi, dapur tidak segera beroperasi, distribusi tidak optimal, sementara penerima manfaat tetap membutuhkan layanan yang aman dan berkualitas.
Evaluasi menyeluruh menjadi semakin penting agar persoalan tersebut tidak berulang ketika program diperluas. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan mengenai lokasi, aktivasi, kapasitas dapur, hingga pengawasan keamanan pangan memiliki dasar yang terukur.
Dengan begitu, MBG tidak hanya tumbuh dalam skala, tetapi juga memiliki tata kelola yang mampu menopang keberlangsungannya dalam jangka panjang.
