INBERITA.COM, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat suara mengenai skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, yang hingga kini masih menjadi pembahasan intensif antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Isu tentang siapa yang akan menanggung beban utang proyek strategis tersebut memunculkan berbagai spekulasi, sehingga penjelasan Purbaya menjadi salah satu yang ditunggu publik.
Dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan final mengenai pembayaran utang Whoosh sepenuhnya akan mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa proses pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi.
“Kalau saya pribadi lebih memilih tidak bayar, tapi ini menyangkut kebijakan dari Presiden dan pihak terkait lainnya. Pembahasan pun masih belum diputuskan,” ujar Purbaya, Jumat siang.
Pernyataan tersebut menandai bahwa pemerintah masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu, termasuk mana saja komponen yang wajar ditanggung oleh negara dan mana yang harus menjadi tanggung jawab para pihak lain, baik operator maupun pemilik aset tertentu.
Purbaya menjelaskan bahwa arah diskusi cenderung membagi peran sesuai sifat dan karakter asetnya.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, berpotensi menanggung utang yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur fisik—mulai dari jalur rel, jembatan, akses jalan, hingga konstruksi pendukung ekosistem kereta cepat.
Menurut Purbaya, infrastruktur adalah aset publik yang penggunaannya dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga wajar bila negara ikut mengambil bagian dalam penyelesaiannya.
Sementara komponen lain seperti rolling stock—kereta, mesin, dan seluruh perangkat operasional—tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
“Rolling stock mereka yang menanggung. Tapi belum ada kesimpulan final. Saya ikut saja ke mana arahnya nanti, selama tidak merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah menjaga kesehatan fiskal, memastikan bahwa setiap keputusan mengenai utang Whoosh tidak membebani APBN secara berlebihan.
Keputusan akhir akan mempertimbangkan asas keadilan, keberlanjutan proyek, serta manfaat ekonomi yang telah dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, COO Danantara, Dony Oskaria, juga telah menyampaikan bahwa pemerintah dan Danantara akan berbagi peran dalam menangani utang Whoosh.
Ia memastikan bahwa penanganan utang dilakukan secara terukur, terencana, dan tidak mengganggu keberlanjutan operasional Whoosh sebagai layanan transportasi modern yang menjadi kebanggaan nasional.
“Pembagian peran ini bagian dari upaya memastikan ekosistem Whoosh tetap berjalan dengan baik dan profesional,” ujar Dony dalam kesempatan terpisah.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menekankan bahwa kehadiran Whoosh memberikan dampak nyata bagi mobilitas masyarakat, efisiensi waktu perjalanan, hingga mendorong aktivitas ekonomi kawasan Jakarta–Bandung.
Karena itu, penyelesaian persoalan pendanaan menjadi penting untuk memastikan kelangsungan layanan kereta cepat tersebut bukan hanya sekarang, tetapi juga pada masa mendatang.
Dalam skema yang tengah dirumuskan, Danantara disebut akan fokus memperkuat operasional Whoosh.
Langkah ini mencakup peningkatan efisiensi, pengelolaan aset, perbaikan jadwal dan layanan, hingga memastikan kereta cepat tersebut menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.
Proses perbaikan operasional juga menjadi kunci untuk memastikan pendapatan Whoosh meningkat dan perusahaan mampu menjaga kinerjanya dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah akan menangani penguatan sektor infrastruktur. Langkah ini dinilai strategis mengingat infrastruktur merupakan komponen utama dalam keberhasilan operasional Whoosh, siapapun operatornya.
Infrastruktur yang andal menjadi pondasi kelancaran perjalanan, keamanan perjalanan, serta keberlanjutan layanan pada masa depan.
Pembagian peran tersebut dinilai sebagai skema realistis yang dapat menyeimbangkan tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola aset.
Sebagai proyek kerja sama internasional dengan nilai investasi besar, keberlanjutan operasional Whoosh tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada tata kelola yang jelas antara pemerintah, investor, dan operator.
Dengan berbagai pembahasan yang masih berlangsung, keputusan akhir masih berada di tangan Presiden Prabowo.
Pemerintah memastikan seluruh opsi dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan negara, stabilitas fiskal, serta keberlanjutan layanan transportasi cepat untuk masyarakat.
Danantara berharap skema yang sedang difinalkan dapat memberikan kepastian, sekaligus memastikan layanan Whoosh dapat terus diminati dan berkembang dari waktu ke waktu. (xpr)
