INBERITA.COM, Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Semarang berlangsung dengan dinamika yang berbeda.
Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar buruh dan mahasiswa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memilih turun langsung menemui massa aksi dan membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi mereka secara terbuka.
Aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, pada Jumat (1/5/2026) itu tidak hanya menjadi ajang penyampaian tuntutan, tetapi juga ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat pekerja.
Kehadiran gubernur di tengah massa dinilai sebagai langkah responsif di tengah meningkatnya tuntutan buruh di berbagai daerah.
Dalam sambutannya di hadapan peserta aksi, Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi terhadap jalannya peringatan May Day di seluruh wilayah Jawa Tengah yang berlangsung kondusif.
“Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah. Rasa aman ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah,” kata Gubernur Luthfi saat berbicara di depan massa aksi.
Ia menegaskan bahwa momentum May Day tidak seharusnya dipandang sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, peringatan ini memiliki makna penting sebagai ruang bagi buruh untuk mengawal hak dan kewajiban mereka dalam sistem ketenagakerjaan.
Di sisi lain, pemerintah provinsi disebut telah menjalankan sejumlah program yang diklaim berpihak kepada pekerja.
Di antaranya pembentukan ratusan koperasi karyawan serta fasilitas daycare yang ditujukan untuk membantu buruh memenuhi kebutuhan dasar dengan harga terjangkau.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan insentif transportasi melalui layanan Trans Jateng serta mendorong program perumahan bagi buruh yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“Buruh adalah embrio dalam membangun Jawa Tengah. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga buruh kita satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama-sama. Hidup Buruh!” katanya.
Tidak berhenti pada penyampaian pidato, Ahmad Luthfi juga membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan buruh dan mahasiswa.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan mendasar disampaikan secara terbuka kepada pemerintah daerah.
“Semua saya terima, saya akomodir, saya berikan semangat. Kita punya desk tenaga kerja, punya Polda Jateng yang siap mengawal, berikut penegakan hukum apabila terjadi hak dan kewajiban buruh yang tidak terpenuhi,” katanya.
Sejumlah isu krusial mencuat dalam dialog tersebut. Buruh menyampaikan keluhan terkait kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai belum optimal, kondisi infrastruktur jalan yang memengaruhi mobilitas pekerja, hingga kebutuhan transportasi antar-jemput bagi karyawan di sektor industri padat karya.
Selain itu, tuntutan penghapusan sistem outsourcing kembali mengemuka sebagai salah satu isu klasik yang belum menemukan solusi komprehensif.
Buruh menilai sistem tersebut kerap merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja dan perlindungan yang memadai.
Isu ketenagakerjaan inklusif juga menjadi perhatian, khususnya terkait tenaga kerja disabilitas. Para peserta aksi meminta adanya penegasan aturan agar perusahaan, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD), memberikan kesempatan kerja yang lebih adil bagi penyandang disabilitas.
Di sektor lain, pekerja di bidang media turut menyuarakan perlunya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.
Tak hanya buruh, mahasiswa yang turut bergabung dalam aksi tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait dunia pendidikan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana penghapusan program studi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Mereka meminta kebijakan tersebut dikaji ulang agar tidak merugikan mahasiswa dan masa depan tenaga kerja.
Selain itu, tuntutan pendidikan yang lebih terjangkau bagi anak-anak buruh juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Hal ini mencerminkan bahwa persoalan buruh tidak hanya terbatas pada upah dan pekerjaan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Aksi May Day di Semarang tahun ini memperlihatkan pola interaksi yang lebih dialogis antara pemerintah dan masyarakat.
Kehadiran langsung gubernur di tengah massa memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam merespons tuntutan publik.
Meski demikian, berbagai aspirasi yang disampaikan tetap membutuhkan tindak lanjut konkret agar tidak berhenti pada level simbolik semata.
Buruh dan mahasiswa menaruh harapan agar pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
Momentum May Day 2026 ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat sipil harus terus dibangun secara konstruktif.
Dialog yang terbuka menjadi langkah awal, namun implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial akan menjadi penentu utama kepercayaan publik ke depan.