INBERITA.COM, Situasi di Kota Bandung, Jawa Barat, mendadak memanas pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 setelah sekelompok massa berpakaian serba hitam melakukan aksi anarkis di kawasan Simpang Tamansari, Jumat malam, 1 Mei 2026.
Aksi tersebut memicu kekhawatiran publik karena diwarnai perusakan fasilitas umum hingga pembakaran pos polisi.
Kerusuhan yang terjadi menjelang malam hari itu disebut tidak berkaitan langsung dengan aksi buruh yang berlangsung sebelumnya. Aparat menilai kelompok tersebut sebagai massa tak dikenal yang diduga telah mempersiapkan tindakan kekerasan secara terorganisir.
Kapolda Jawa Barat, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa kelompok tersebut datang dengan ciri khas berpakaian serba hitam dan menutupi wajah, sehingga sulit dikenali identitasnya.
“Dengan tadi itu, ciri-ciri berpakaian hitam, menutup muka, tentunya menutup muka ini berusaha untuk menghindar supaya tidak diketahui identitas yang kemudian membawa bahan bakar,” katanya kepada awak media di Jalan Aria Jipang, Kota Bandung.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah massa diperkirakan mencapai sekitar 150 orang. Mereka mulai berkumpul sejak sore hari dan situasi berangsur memanas ketika memasuki malam. Aksi mereka tidak hanya merusak fasilitas publik, tetapi juga diduga membawa benda berbahaya.
Kapolda mengungkapkan bahwa kelompok tersebut membawa botol berisi bahan bakar yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov.
Selain itu, mereka juga membawa berbagai benda keras yang digunakan untuk merusak sarana umum di sekitar lokasi kejadian.
“Kemudian, benda-benda keras lainnya karena tadi melakukan perusakan traffic light, lampu lalu lintas, dan tempat-tempat sarana-sarana lainnya, itu dilakukan oleh mereka,” kata Rudi.
Beberapa fasilitas publik yang menjadi sasaran antara lain videotron, lampu lalu lintas, hingga pos polisi yang akhirnya dibakar. Aksi tersebut menyebabkan kerusakan cukup signifikan dan sempat mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Tidak hanya melakukan perusakan, kelompok tersebut juga dilaporkan sempat melakukan sweeping di sekitar lokasi. Tindakan ini semakin memperburuk situasi dan meningkatkan kekhawatiran warga yang berada di sekitar area kejadian.
“Jelas-jelas apa yang mereka lakukan, mereka bawa, mereka persiapan. Ini adalah perbuatan kriminal dan kami berkewajiban melindungi masyarakat, masyarakat Bandung ini harus dilindungi oleh kami,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aparat melihat aksi ini bukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi, melainkan tindakan kriminal yang mengancam keselamatan publik. Oleh karena itu, langkah pengamanan langsung diperketat untuk mengendalikan situasi.
Aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah segera turun tangan untuk meredam kerusuhan dan memastikan keamanan kembali kondusif.
Kehadiran aparat di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sempat dilanda kepanikan.
“Kami hadir, negara hadir, ada teman-teman dari Kodam 3, pemerintah daerah, untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, situasi mulai terkendali sekitar pukul 21.30 WIB. Massa yang sebelumnya berkumpul di kawasan Simpang Tamansari berangsur membubarkan diri setelah aparat melakukan pengamanan intensif.
Setelah kerumunan massa bubar, petugas kepolisian tetap bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan lanjutan.
Selain itu, sejumlah personel juga terlihat mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat insiden tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah momentum peringatan Hari Buruh yang seharusnya berlangsung damai.
Kejadian tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengamanan ekstra dalam setiap aksi massa untuk mencegah penyusupan kelompok yang berpotensi melakukan tindakan anarkis.
Hingga kini, aparat masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku serta mengungkap motif di balik aksi tersebut.
Langkah hukum tegas dipastikan akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan tindakan yang membahayakan masyarakat.
