INBERITA.COM, Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini mulai merambah lingkungan perguruan tinggi.
Badan Gizi Nasional mendorong kampus di Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dengan membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam forum strategis yang mempertemukan para pimpinan perguruan tinggi.
Dalam pandangannya, kampus tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekosistem pangan dan gizi berbasis komunitas.
Dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri rektor dari 24 kampus di Makassar pada Selasa (28/4/2026), Dadan menekankan pentingnya langkah awal yang konkret dari setiap institusi pendidikan tinggi.
“Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan.
SPPG dijelaskan sebagai unit layanan terpadu yang tidak hanya berfungsi menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pusat produksi dan distribusi pangan.
Konsep ini dinilai mampu menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan kapasitas produksi secara langsung dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Menurut Dadan, satu unit SPPG memiliki kebutuhan sumber daya yang tidak kecil. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras saja, diperlukan dukungan lahan pertanian yang memadai.
Setidaknya, satu SPPG membutuhkan sekitar 8 hektare lahan sawah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil. Selain itu, kebutuhan pakan ternak juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok.
Untuk mendukung sektor peternakan, dibutuhkan sekitar 19 hektare lahan jagung sebagai sumber utama pakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SPPG tidak bisa dilepaskan dari sistem produksi pangan yang terencana dan berkelanjutan.
Di sektor peternakan, kebutuhan protein hewani menjadi perhatian utama. Satu unit SPPG diperkirakan memerlukan ribuan ayam petelur untuk menjaga ketersediaan telur setiap hari sebagai sumber gizi penting bagi masyarakat.
“Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG,” jelasnya.
Besarnya kebutuhan tersebut justru membuka peluang baru bagi dunia pendidikan tinggi. Kampus dapat menjadikan SPPG sebagai laboratorium hidup yang mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung. Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari pertanian, peternakan, hingga manajemen logistik, dapat terlibat dalam pengelolaan sistem ini.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, di mana mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terjun langsung mengelola sistem produksi dan distribusi pangan.
Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kompetensi yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan.
Lebih jauh, program MBG melalui SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi semata. Dadan menegaskan bahwa program ini juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor produksi lokal.
“SPPG ini menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi bukan hanya soal memberi makan, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Dadan.
Konsep offtaker dalam konteks ini berarti SPPG akan menjadi pembeli utama bagi hasil produksi pangan lokal, baik dari lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar.
Dengan adanya kepastian pasar, para petani dan peternak diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka secara berkelanjutan.
Keterlibatan kampus dalam pengelolaan SPPG juga berpotensi menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih luas. Mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, hingga distribusi, seluruh proses dapat dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan ketahanan pangan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk distribusi yang tidak merata dan ketergantungan pada pasokan eksternal.
Dengan mendorong kemandirian kampus dalam mengelola SPPG, pemerintah berharap tercipta model baru pengelolaan pangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis lokal.
Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi pionir dalam membangun sistem pangan yang kuat sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Ke depan, implementasi SPPG di lingkungan kampus akan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program MBG secara keseluruhan. Sinergi antara dunia pendidikan, sektor pertanian, dan kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Dengan potensi yang dimiliki, kampus bukan lagi sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi pusat inovasi dan produksi yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.