INBERITA.COM, Langkah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator menjadi perkembangan terbaru yang menyita perhatian dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keputusan tersebut dinilai dapat menjadi titik penting dalam upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang menyeret sejumlah mantan pejabat lembaga tersebut.
Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah, munculnya kesediaan salah satu tersangka untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum membuka peluang terungkapnya fakta-fakta yang selama ini belum terungkap ke publik.
Sony diketahui telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
Seusai pemeriksaan, tim kuasa hukumnya menyampaikan bahwa kliennya siap mengambil peran sebagai Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam proses penegakan hukum.
Pengacara Sony, Krisna Murti, menjelaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar strategi hukum, melainkan bentuk komitmen untuk membantu penyidik mengurai dugaan korupsi yang disebut memiliki keterlibatan banyak pihak.
Menurutnya, selama ini berkembang narasi yang menempatkan Sony sebagai aktor utama dalam perkara dugaan jual beli titik SPPG yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Namun pihaknya menilai tuduhan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang sebenarnya terjadi.
“Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” kata Krisna Murti saat dikonfirmasi awak media, Kamis (4/6/2026).
Status Justice Collaborator sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam suatu perkara.
Dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia, keberadaan Justice Collaborator kerap menjadi kunci dalam membongkar jaringan yang lebih luas dan kompleks.
Krisna menyebut kliennya siap memberikan informasi yang dianggap penting bagi penyidik. Informasi tersebut, menurutnya, berpotensi mengarah pada pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dan selama ini belum tersentuh dalam proses hukum.
Meski belum mengungkap identitas secara rinci, ia mengklaim bahwa terdapat sejumlah tokoh dari lingkungan eksekutif maupun legislatif yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan meluasnya penyelidikan. Apalagi kasus ini berkaitan dengan program yang menyangkut anggaran besar dan memiliki cakupan nasional.
“Menurut klien saya yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya. Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan,” ujar Krisna.
Rencana pengajuan Justice Collaborator itu disebut akan segera dituangkan secara resmi melalui surat permohonan kepada Kejaksaan Agung.
Pihak kuasa hukum berharap langkah tersebut dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai alur pengambilan keputusan, pihak-pihak yang memperoleh keuntungan, hingga kemungkinan adanya keterlibatan aktor lain di luar tersangka yang telah diumumkan.
Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, keterbukaan informasi dari pelaku yang bersedia bekerja sama sering kali menjadi elemen penting.
Sebab, banyak kasus korupsi tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terstruktur dan memiliki relasi kekuasaan yang kuat.
Karena itu, publik kini menaruh perhatian besar terhadap sejauh mana informasi yang dimiliki Sony dapat membantu proses penyidikan.
Terlebih, pernyataan mengenai adanya keterlibatan tokoh dari lingkungan eksekutif dan legislatif berpotensi memperluas cakupan penyelidikan yang saat ini masih berlangsung.
Kasus dugaan korupsi SPPG sendiri muncul di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus menjadi salah satu instrumen pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Karena menyangkut kepentingan publik yang luas, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Transparansi penggunaan anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan program menjadi tuntutan yang terus mengemuka.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Penetapan tersangka terhadap para mantan pejabat tinggi lembaga tersebut menandakan bahwa penyidik melihat adanya dugaan peran penting dalam perkara yang sedang diusut.
Namun demikian, proses hukum masih terus berjalan dan seluruh pihak tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa apabila permohonan Justice Collaborator diterima dan informasi yang diberikan terbukti relevan, maka peluang terbukanya fakta-fakta baru akan semakin besar.
Hal itu dapat membantu penegak hukum mengidentifikasi pihak yang memiliki peran dominan maupun pihak yang menikmati hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Di sisi lain, keberhasilan pengungkapan kasus ini juga akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi, terutama pada program-program strategis yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Publik tentu berharap proses hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak berhenti pada level pelaksana semata.
Pernyataan Sony melalui kuasa hukumnya kini menjadi salah satu perkembangan yang paling dinantikan dalam kasus ini.
Jika informasi yang dijanjikan benar-benar disampaikan dalam proses persidangan maupun penyidikan lanjutan, maka perkara dugaan korupsi SPPG berpotensi memasuki babak baru yang lebih luas dari yang selama ini diketahui publik.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti permohonan Justice Collaborator tersebut.
Apakah kesediaan Sony bekerja sama akan membuka keterlibatan pihak lain yang lebih besar, atau justru memperjelas konstruksi perkara yang sedang disusun penyidik, menjadi pertanyaan yang akan terjawab seiring berjalannya proses hukum.
Yang pasti, perkembangan ini menambah dinamika dalam penanganan kasus dugaan korupsi SPPG dan memperkuat harapan masyarakat agar seluruh fakta yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dapat diungkap secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
