INBERITA.COM, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, memberikan penjelasan terkait peningkatan status kesiapsiagaan TNI menjadi siaga satu yang mulai diterapkan pada 1 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan tugas pokok TNI yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu untuk melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak keutuhan Indonesia.
Brigjen Aulia menegaskan bahwa TNI selalu bertindak secara profesional dan responsif dalam menghadapi segala situasi yang berkembang di tingkat internasional, regional, maupun nasional.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ungkapnya saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang sangat tinggi, salah satunya melalui pelaksanaan rutin apel pengecekan kesiapan pasukan dan peralatan militer.
“TNI memang dituntut untuk selalu memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi. Dengan demikian, TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin,” tambah Brigjen Aulia.
Kabar mengenai peningkatan status kesiapsiagaan TNI muncul setelah beredarnya sebuah telegram internal yang dikeluarkan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.
Dokumen yang berisi instruksi kewaspadaan yang lebih tinggi bagi seluruh satuan TNI ini mencuat setelah terungkapnya Telegram Nomor TR/283/2026, yang dikabarkan ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Brigjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026.
Telegram ini memuat arahan untuk meningkatkan kesiapsiagaan TNI hingga level siaga satu, yang berlaku mulai 1 Maret 2026 dan tidak ada batas waktu yang pasti. Arahan ini mencakup tujuh poin penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI di seluruh wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut juga memuat instruksi terkait dengan perang Timur Tengah, yang diramalkan dapat mempengaruhi situasi keamanan domestik Indonesia.
Dikatakan bahwa keberadaan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di negara-negara Teluk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi situasi geopolitik global. Oleh karena itu, TNI diminta untuk tetap dalam kondisi siap siaga.
Salah satu poin penting yang tercantum dalam telegram tersebut adalah instruksi bagi Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata (alutsista).
Selain itu, mereka diminta untuk memperkuat patroli pengamanan di berbagai objek vital strategis, seperti bandara, pelabuhan, terminal bus, dan fasilitas kelistrikan milik PLN.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diminta untuk memperkuat pemantauan wilayah udara selama 24 jam penuh. Hal ini bertujuan untuk memastikan deteksi dini terhadap ancaman yang mungkin muncul, baik dari udara maupun sumber lainnya.
Sementara itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diperintahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan atase pertahanan Indonesia di negara-negara yang terdampak oleh konflik di Timur Tengah.
Koordinasi ini meliputi pendataan WNI yang berada di kawasan tersebut serta menyiapkan skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk.
Kolaborasi antara TNI dan Kementerian Luar Negeri Indonesia serta perwakilan diplomatik Indonesia juga diutamakan untuk menangani situasi dengan cepat.
Di wilayah Jakarta, Kodam Jaya/Jayakarta diminta untuk memperkuat patroli keamanan, khususnya di sekitar objek vital dan kantor kedutaan asing di ibu kota. Upaya ini diambil guna menjaga stabilitas keamanan di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.
Selain itu, satuan intelijen TNI diinstruksikan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, khususnya di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan diplomatik dan pusat-pusat aktivitas publik.
Di tingkat internal, seluruh Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI diminta untuk menyiagakan satuannya masing-masing dan memastikan kesiapan operasional pasukan jika dibutuhkan sewaktu-waktu.
Brigjen Aulia menekankan pentingnya pelaporan perkembangan situasi lapangan secara berkala kepada Panglima TNI, agar langkah-langkah antisipatif dapat segera diambil.
TNI yang kini berada dalam status siaga satu menegaskan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas keamanan nasional.
Diharapkan, dengan adanya peningkatan kewaspadaan ini, Indonesia akan semakin siap menghadapi dinamika geopolitik global yang tengah berkembang, termasuk potensi ancaman langsung maupun tidak langsung yang dapat berdampak pada keamanan domestik.
Dengan penguatan pengamanan di objek vital strategis dan langkah-langkah intelijen yang intensif, TNI siap menghadapi segala kemungkinan yang muncul, baik ancaman militer, politik, maupun ekonomi.
Keputusan ini menunjukkan komitmen TNI untuk selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia, serta melindungi negara dari potensi gangguan yang mungkin timbul akibat ketegangan internasional.
Status siaga satu yang ditetapkan TNI mulai 1 Maret 2026 adalah langkah nyata dalam menjaga keamanan nasional di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks.
Peningkatan kesiapsiagaan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab TNI untuk melindungi Indonesia dari ancaman eksternal dan menjaga ketahanan bangsa.