INBERITA.COM, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri saat ini, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui siapa calon penerusnya. Ia menitipkan pesan khusus agar program kepolisian yang melindungi buruh tetap dilanjutkan tanpa tergantung pada siapa yang memimpin.
Dalam acara peresmian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, Listyo menekankan pentingnya Desk Ketenagakerjaan Polri tetap dioptimalkan. Ia menyampaikan permintaannya kepada calon-calon Kapolri agar komitmen ini tidak terputus.
“Ini bagian dari menjaga komitmen yang sudah terbangun,” ujar Listyo.
Ia juga menegaskan telah menyampaikan pesan serupa kepada para calon penerusnya.
Bahkan, Listyo tidak segan menyatakan siap turun ke jalan jika Desk Ketenagakerjaan tidak berfungsi optimal setelah ia pensiun. Dengan nada tegas namun santai, ia mengatakan akan memimpin demo sendiri.
“Kalau Desk Ketenagakerjaan tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo,” tegasnya di hadapan ribuan pekerja yang hadir.
Pernyataan ini disambut dengan antusiasme oleh para hadirin.
Desk Ketenagakerjaan Polri, menurut Listyo, merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi pekerja. Layanan ini mencakup konsultasi, pengaduan, mediasi, hingga penegakan hukum terkait persoalan ketenagakerjaan.
Ia berharap keberadaan desk ini dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.
“Desk ini harus terus memberikan pelayanan optimal, siapa pun yang menjadi Kapolri,” katanya.
Listyo mengklaim Desk Ketenagakerjaan telah membantu menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial yang berlarut-larut. Beberapa kasus yang selama bertahun-tahun tak kunjung selesai kini dapat diselesaikan lebih cepat.
Tak hanya itu, Polri juga pernah memfasilitasi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
“Kami memfasilitasi agar buruh yang terkena PHK bisa kembali bekerja,” ujarnya.
Pesan Listyo kepada calon Kapolri sangat jelas: keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan tidak boleh terganggu pergantian pimpinan. Ia yakin komitmen ini harus tetap dijaga demi kepentingan pekerja.
Pernyataan ini muncul di tengah kabar mengenai surat presiden (Surpres) yang menyebutkan kemungkinan pergantian jabatan Kapolri. Listyo menegaskan kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Pergantian jabatan adalah hak prerogatif Presiden,” tegasnya saat ditemui awak media di Jakarta. Ia menegaskan siap menerima keputusan apa pun dari kepala negara.
Listyo juga meminta masyarakat tidak mudah terpancing spekulasi mengenai isu pergantian jabatan. Ia mengimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Di tengah isu yang ramai, Listyo memastikan tidak terpengaruh dan tetap fokus menjalankan tugas. Ia menolak larut dalam berbagai spekulasi yang beredar di publik.
“Saya tidak ambil pusing dengan isu yang beredar,” katanya. Baginya, yang terpenting adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia kembali menegaskan bahwa setiap keputusan terkait jabatan Kapolri akan diumumkan melalui mekanisme resmi. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum pasti.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai kabar Surpres pergantian Kapolri. Publik diimbau untuk bersabar menunggu keputusan pemerintah.
