INBERITA.COM, Hasil investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) mengungkap fakta baru di balik rangkaian kerusuhan Agustus 2025 yang berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Temuan tersebut menyebut adanya massa suruhan yang bergerak secara terorganisir dan diduga telah disiapkan sebelumnya.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengungkapkan bahwa massa tersebut tidak bergerak spontan. Mereka disebut datang dari berbagai daerah penyangga Jakarta dan bergerak secara terorkestrasi.
Menurut Isnur, massa itu diduga berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung dan Cianjur. Pergerakan mereka dinilai rapi dan terkoordinasi, bahkan disebut dipimpin oleh kendaraan mewah di barisan depan.
“Kami menemukan ada massa yang dipimpin oleh mobil mewah seperti Mercedes-Benz. Mereka konvoi rapi menggunakan kendaraan bermotor, membawa molotov, dan menyasar rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ungkap Isnur saat pemaparan hasil investigasi KPF di Jakarta, Rabu (18/2).
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aksi penjarahan rumah pejabat negara dalam kerusuhan Agustus 2025 bukanlah tindakan spontan massa. KPF menilai ada pola pergerakan yang sistematis, termasuk pemilihan target yang spesifik terhadap rumah tokoh publik dan pejabat negara.
Nama-nama yang disebut menjadi sasaran antara lain Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, serta Sri Mulyani. Penyerangan terhadap rumah para tokoh tersebut terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan.
Isnur menyayangkan langkah aparat kepolisian yang dinilai baru menyentuh pelaku lapangan. Ia menegaskan bahwa pengungkapan aktor intelektual di balik pergerakan massa jauh lebih penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kejadian serupa terulang.
“Gambar dan videonya ada, orang-orangnya terekam jelas. Harusnya mereka ditelusuri lebih lanjut, siapa koordinatornya, di mana titik simpul pertemuannya, dan siapa yang mengarahkan mereka melakukan penjarahan. Jangan hanya berhenti di tersangka lapangan yang jumlahnya belasan di tiap lokasi,” tegasnya.
Menurut KPF, bukti visual berupa rekaman video dan foto memperlihatkan pergerakan massa yang tidak acak. Mereka bergerak konvoi, membawa bahan yang diduga bom molotov, serta secara langsung menuju titik-titik rumah pejabat yang telah ditentukan.
Selain temuan soal massa penjarah terorganisir, KPF juga mengungkap keberadaan kelompok lain yang disebut sebagai massa bayaran. Kelompok ini diduga beroperasi di luar aksi penjarahan, namun masih dalam rangkaian peristiwa kerusuhan yang sama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelompok tersebut diorganisir oleh sebuah organisasi bernama ‘Bison’. Massa ini disebut direkrut dari kelompok yang biasa menjadi penonton bayaran dalam program televisi.
Isnur menjelaskan bahwa kelompok tersebut memiliki pola rekrutmen yang berbeda dengan massa penjarah. Mereka disebut digerakkan untuk menghadang dan menjegal aksi-aksi mahasiswa yang berlangsung setelah 28 Agustus 2025.
“Kelompok ini mengakui didorong dan dibayar untuk menjegal aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk aksi HMI dan PMII. Mereka bahkan mengklaim sebagai afiliator dari sebuah lembaga tertentu di Indonesia,” pungkas Isnur.
Temuan ini memperluas spektrum dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kerusuhan Agustus 2025. Jika benar terdapat massa bayaran untuk menghalangi demonstrasi mahasiswa, maka pola konflik sosial yang terjadi dinilai semakin kompleks.
Sejumlah aksi mahasiswa yang disebut dalam pernyataan tersebut antara lain melibatkan HMI dan PMII. KPF menilai perlu ada pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap relasi kelompok tersebut dengan pihak yang diduga menjadi afiliatornya.
Investigasi KPF juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini. Penanganan yang hanya berhenti pada pelaku lapangan dinilai tidak cukup untuk membongkar jaringan yang lebih besar.
Kasus penjarahan rumah pejabat negara, termasuk rumah Sri Mulyani dan anggota DPR, menjadi sorotan publik karena menyangkut stabilitas keamanan nasional.
Selain kerugian materiil, peristiwa tersebut memicu kekhawatiran atas potensi politisasi massa dan penggunaan kelompok bayaran dalam dinamika sosial-politik.
Hingga kini, dorongan agar aparat mengusut dugaan massa terorganisir dan massa bayaran terus menguat. KPF menekankan bahwa pengungkapan aktor intelektual merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan supremasi hukum berjalan tanpa tebang pilih.
