INBERITA.COM, Indonesia kembali menjadi sorotan internasional setelah laporan terbaru dari World Bank tahun 2025 menempatkan negara ini di posisi kedua dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, berdasarkan garis kemiskinan internasional.
Peringkat ini menimbulkan ironi besar, mengingat Indonesia kini sudah berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mengentaskan kemiskinan.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meluncurkan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin menurut standar internasional masih sangat tinggi.
Ini mengindikasikan ketidakseimbangan yang mencolok antara capaian makroekonomi dan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan lapisan bawah.
World Bank mengukur kemiskinan dengan menggunakan standar internasional yang disesuaikan dengan biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masing-masing negara, yang berbeda dengan garis kemiskinan yang biasa diterapkan di tingkat nasional oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan standar ini, sebagian besar penduduk Indonesia masih tercatat sebagai miskin.
Hal ini berarti meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan statistik nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi riil masyarakat masih sangat jauh dari ideal jika dibandingkan dengan standar global.
Dalam laporannya, World Bank juga menyoroti adanya kesenjangan yang cukup besar antara pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan kondisi daya beli masyarakat di lapisan bawah.
Meski ekonomi Indonesia tumbuh secara konsisten, pencapaian tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata, sehingga tidak banyak membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan global.
Para pengamat menilai, kemiskinan di Indonesia tidak hanya dapat diukur dari pendapatan masyarakat, tetapi juga dari akses terhadap layanan dasar yang sangat vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan lapangan kerja yang berkualitas.
Semua faktor tersebut menjadi komponen penting dalam penilaian kemiskinan global yang diterapkan oleh World Bank.
Beberapa faktor lainnya yang memengaruhi tingginya jumlah penduduk miskin menurut standar internasional adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah, perbedaan harga kebutuhan pokok yang sangat signifikan antar daerah, dan dominasi sektor informal yang lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.
Masyarakat yang secara nominal tidak masuk kategori miskin menurut penghitungan nasional, bisa saja tercatat miskin secara global. Hal ini karena daya beli mereka masih sangat rendah, meskipun dalam konteks nasional mereka tidak tercatat sebagai miskin.
Sebagai contoh, mereka mungkin dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, namun masih kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas atau pendidikan yang memadai.
Menghadapi sorotan global ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi kemiskinan dengan cara yang lebih menyeluruh. Upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada bantuan sosial, namun juga memerlukan perbaikan struktural yang berkelanjutan.
Para pakar menyarankan bahwa untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara lebih signifikan, pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan kerja yang produktif, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata, serta peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
Hal ini juga mencakup pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Laporan World Bank ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sosial dan ekonomi yang selama ini diterapkan.
Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, berbasis data yang lebih akurat, dan lebih terfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat secara langsung, bukan hanya sekadar angka kemiskinan.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin tidak hanya menurut standar nasional, tetapi juga sesuai dengan pengukuran global.
Hal ini tentu akan berdampak positif dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia lebih dekat ke status negara maju dengan kualitas hidup yang lebih merata. (**)