INBERITA.COM, Langkah tegas yang diambil Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, dalam memberhentikan belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena alasan indisipliner menuai kecaman dari berbagai pihak.
Kebijakan ini dianggap mencerminkan krisis kepemimpinan dan lemahnya fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang.
Keputusan tersebut, yang dikeluarkan hanya beberapa bulan setelah Reynaldy dilantik sebagai Bupati pada Februari 2025, dinilai sangat luar biasa dan mengejutkan.
Tidak sedikit pihak yang menilai langkah pemecatan massal ini terlalu keras, bahkan disebut tidak manusiawi.
Yudi Prayoga, Kepala Biro Informasi Teknologi Data dan Media dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK), menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan kritik.
Menurutnya, pemecatan para ASN tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada individu yang bersangkutan.
Ia menilai ada kegagalan sistemik dalam pembinaan dan pengawasan dari dua lembaga kunci, yakni Inspektorat Daerah (Irda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Jika ASN sampai bolos berturut-turut, itu berarti Irda dan BKPSDM diam saja dan gagal menjalankan tugas utamanya. Tupoksi mereka adalah mengawasi dan membina ASN yang kurang maksimal di dalam kinerjanya, bukan menunggu pelanggaran menjadi berat untuk dipecat,” ujar Yudi dalam keterangannya.
Yudi menilai, sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan yang berat dan berdampak panjang bagi para ASN serta keluarganya, seharusnya Pemkab Subang menempuh langkah-langkah korektif terlebih dahulu.
Di antaranya adalah melakukan pembinaan, mediasi, hingga pemberian sanksi ringan. Ia menegaskan pentingnya pendekatan bertahap yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan administratif.
Namun, Pemkab Subang memiliki pandangan berbeda. Kepala BKPSDM Subang, Dadang Darmawan, menyatakan bahwa keputusan pemecatan tersebut telah melalui proses panjang dan berjenjang.
Ia menegaskan bahwa setiap individu yang diberhentikan terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin ASN.
“Pelanggaran disiplin berat yang dilandasi oleh ketidakhadiran ASN selama 10 hari berturut-turut sudah memenuhi unsur pelanggaran sehingga wajib kami lakukan demi menegakkan integritas,” tegas Dadang.
Menurut Dadang, langkah tersebut justru merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional.
Ia menyebut bahwa ASN yang bekerja dengan baik dan disiplin tidak seharusnya merasa dirugikan oleh kehadiran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Keputusan ini sangat berat, namun kami nilai perlu agar seluruh ASN yang telah bekerja dengan baik merasa dihargai dan dilindungi. Jika tidak ada tindakan tegas, maka semangat reformasi birokrasi tidak akan berjalan,” ujarnya.
Sejak awal masa jabatannya, Bupati Reynaldy memang telah menggulirkan program reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.
Pada bulan Juni 2025, ia bahkan telah mengumumkan niatnya untuk memberhentikan setidaknya 10 ASN yang dinilai tidak disiplin, sebagai bentuk komitmen untuk menghapus budaya kerja yang tidak produktif.
Dalam pernyataan sebelumnya, Reynaldy menyebut praktik ketidakhadiran ASN secara terus-menerus merupakan bentuk pemborosan anggaran negara dan bentuk ketidakadilan terhadap ASN lainnya yang menunjukkan kinerja positif.
Ia menekankan bahwa Pemkab Subang membutuhkan ASN yang bukan hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Langkah ini memang mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan yang menilai bahwa ketegasan dalam penegakan aturan ASN merupakan bagian dari pembenahan sistem pelayanan pemerintahan.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa pembinaan internal seolah gagal total hingga akhirnya harus berujung pada pemecatan massal.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain agar pengawasan internal terhadap ASN diperkuat, termasuk mekanisme evaluasi berkala dan pemberian peringatan bertahap sebelum keputusan ekstrem seperti pemecatan dijatuhkan.
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai efektivitas Irda dan BKPSDM sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan pegawai negeri.
Jika keduanya dinilai tidak menjalankan fungsi dengan optimal, maka bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang kembali di masa mendatang.
Sementara polemik masih berlangsung, Pemkab Subang belum memberikan informasi lebih lanjut terkait jumlah pasti ASN yang diberhentikan, rincian kasus masing-masing individu, serta langkah lanjutan yang akan diambil terhadap institusi pengawasan internal.
Dengan suhu politik dan sosial yang terus memanas, keputusan Bupati Subang ini diprediksi akan menjadi isu sentral dalam diskursus publik mengenai reformasi birokrasi dan perlindungan hak-hak ASN di Indonesia.
Pemerintah pusat pun diharapkan segera mengevaluasi kebijakan serupa agar penegakan aturan tetap sejalan dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepatutan.
Di tengah sorotan masyarakat, langkah Pemkab Subang akan menjadi preseden penting yang menguji sejauh mana reformasi birokrasi bisa diterapkan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan administratif. (xpr)
