INBERITA.COM, Penolakan terhadap pembayaran menggunakan rupiah, termasuk dalam bentuk uang tunai, bukanlah tindakan yang bisa dianggap remeh.
Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menolak rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dapat berujung pada sanksi pidana, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Kasus terbaru yang menarik perhatian publik terjadi di sebuah gerai toko roti yang dikenal sebagai Roti O, di mana seorang lansia ditolak saat hendak membayar dengan uang tunai.
Video insiden ini kemudian viral di media sosial, memicu perbincangan luas mengenai hak dan kewajiban dalam bertransaksi menggunakan rupiah.
Menanggapi hal ini, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa penolakan tersebut melanggar aturan yang sudah jelas di UU Mata Uang. Ia mengutip Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan:
“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”
Ketentuan ini berlaku untuk semua transaksi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari transaksi jual beli, pembayaran jasa, hingga berbagai transaksi keuangan lainnya.
Satu-satunya pengecualian yang diizinkan adalah jika terdapat keraguan terhadap keaslian rupiah yang digunakan.
Di luar kondisi tersebut, pelanggaran bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp200 juta.
Aturan ini juga diperkuat oleh Pasal 21 UU Mata Uang yang menegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam semua transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, serta transaksi keuangan lain di wilayah Indonesia.
Dengan kata lain, baik individu, pelaku usaha, maupun lembaga, termasuk toko, restoran, hotel, dan penyedia jasa, wajib menerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Penolakan terhadap rupiah, atau pemaksaan penggunaan mata uang asing maupun metode pembayaran tertentu tanpa dasar hukum, jelas merupakan pelanggaran hukum.
Pemerintah dan Bank Indonesia pun secara konsisten mengingatkan pentingnya penggunaan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya menjaga tertib transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hukum nasional.
Bank Indonesia menekankan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan menolak pembayaran menggunakan uang tunai.
Pernyataan ini disampaikan setelah kasus penolakan pembayaran tunai di gerai roti yang viral di media sosial.
Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa larangan tersebut sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Ia menambahkan, ketentuan ini berlaku bagi semua pihak yang melakukan transaksi di Indonesia.
Pelaku usaha yang mengabaikan aturan ini berisiko menghadapi sanksi pidana, termasuk kurungan hingga satu tahun dan denda mencapai Rp200 juta.
Masyarakat diimbau untuk memahami hak dan kewajiban mereka saat bertransaksi, sementara pelaku usaha diharapkan tidak memberlakukan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan mematuhi UU Mata Uang, transaksi di Indonesia bisa berlangsung secara adil, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, kepatuhan terhadap penggunaan rupiah juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dan BI dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah bukan hanya soal aturan, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh semua pihak.
Kasus di Roti O menjadi pengingat bagi pelaku usaha dan masyarakat bahwa menolak pembayaran menggunakan rupiah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga masuk kategori tindak pidana.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk selalu memastikan transaksi dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk menerima uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran sah.
Dengan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini, masyarakat dapat bertransaksi dengan aman, sementara pelaku usaha dapat menghindari risiko hukum yang tidak perlu.
Kepatuhan terhadap UU Mata Uang juga memastikan terciptanya sistem transaksi yang tertib dan efisien, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia.
