INBERITA.COM, Ratusan warga Kabupaten Batang berbondong-bondong ke Jalan Veteran sejak pagi buta. Mereka tak datang untuk urusan belanja atau sekadar lewat, melainkan untuk mendapatkan ayam secara cuma-cuma.
Para peternak unggas di daerah itu membagikan puluhan ekor ayam dalam keranjang oranye, dan warga langsung berebut. Meskipun tidak terjadi kericuhan, puluhan petugas kepolisian tetap berjaga ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Evi (32), salah satu warga yang berhasil mendapatkan ayam, mengaku senang karena bisa memanfaatkan hewan tersebut untuk kebutuhan keluarga. Ia tak menyangka mendapatkannya secara gratis, apalagi dalam kondisi harga telur yang semakin tak terjangkau.
Wahyudi (50), warga lainnya, mengungkapkan bahwa aksi bagi-bagi ayam ini sudah menjadi pembicaran sejak beberapa hari lalu. Warga pun sudah bersiap sejak pagi untuk mendapatkan hewan ternak tersebut.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Batang, Joko Pramono, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kejengkelan dan keprihatinan para peternak terhadap kondisi usaha unggas rakyat.
Harga telur di tingkat peternak saat ini hanya Rp7.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi. Dalam empat bulan terakhir, harga telur terus merosot, memaksa peternak untuk menanggung beban agar masyarakat tetap bisa mendapatkan protein murah.
“Kami menyubsidi agar rakyat Indonesia mendapatkan protein murah,” ujar Joko Pramono.
Ia menambahkan bahwa selama empat bulan terakhir, peternak telah mensubsidi harga telur sebesar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram.
Anggota KPUS Batang memiliki populasi ayam sekitar 600.000 ekor. Kerugian yang ditanggung peternak akibat harga telur yang rendah sudah sangat luar biasa.
Joko Pramono menuntut pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera mengambil langkah konkret menyelamatkan peternak rakyat. Ia mendesak pemerintah menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang budidaya unggas berskala besar.
Saat ini, hampir 20 persen unggas dikembangkan oleh perusahaan besar, sementara 98 persen peternak rakyat yang merupakan UMKM justru tak terlindungi.
Saat ini, peternak hanya mampu membagikan 600 ekor ayam sebagai bentuk protes. Namun, jika pemerintah tak kunjung mengambil tindakan, mereka mengancam akan melepas 50.000 hingga 100.000 ekor ayam secara gratis.
“Aksi ini hanya untuk menfertil ombak,” tegas Joko Pramono.
Ancaman ini bukan sekadar gertakan, karena aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Tengah seperti Pati, Grobogan, dan Kendal.
Di Kendal, misalnya, para peternak melepas 15.000 ekor ayam yang langsung menjadi rebutan warga. Aksi ini tak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di beberapa daerah. Para peternak tak hanya melakukan orasi, tetapi juga melepas ribuan ekor ayam ke tengah masyarakat.
Langkah ini menunjukkan betapa dalamnya tekanan yang mereka rasakan akibat kebijakan yang tak berpihak pada peternak rakyat.
Harga telur yang terus merosot tak hanya berdampak pada peternak, tetapi juga pada masyarakat luas. Protein hewani yang seharusnya terjangkau kini semakin sulit didapat.
Peternak merasa dikorbankan demi menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Mereka menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji atau subsidi yang tak mencukupi.
Jika pemerintah tak segera merespons, ancaman peternak untuk melepas ribuan ekor ayam bisa menjadi kenyataan. Hal ini bukan hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.
Masyarakat yang terbiasa mendapatkan protein murah kini dihadapkan pada pilihan sulit: membeli telur dengan harga tinggi atau menerima ayam secara cuma-cuma.
Krisis ini juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap UMKM di sektor peternakan. Meskipun pemerintah memiliki regulasi untuk melindungi peternak rakyat, implementasinya masih jauh dari harapan.
Peternak merasa tak didengar dan tak dilindungi, sehingga mereka terpaksa mengambil tindakan ekstrem untuk menyuarakan aspirasi.
Pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan yang ada dan memastikan bahwa peternak rakyat mendapatkan perlindungan yang layak.
Tanpa tindakan nyata, krisis ini bisa semakin dalam dan berdampak luas, bukan hanya bagi peternak, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada protein hewani.
