INBERITA.COM, Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan setelah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer Gerungan dengan hukuman lima tahun penjara.
Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (18/5/2026).
Dalam persidangan, jaksa menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikasi dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemnaker. Selain pidana penjara, Noel juga didakwa menerima gratifikasi selama menjabat.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun,” ujar jaksa KPK saat membacakan amar tuntutan di hadapan majelis hakim.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyeret sosok yang sebelumnya dikenal aktif di ruang publik dan dekat dengan sejumlah lingkar kekuasaan.
Noel disebut memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi proses pengurusan sertifikasi K3 yang seharusnya berjalan sesuai prosedur administratif dan aturan keselamatan kerja.
Jaksa mengungkapkan, nilai dugaan pemerasan dalam perkara tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Dana itu diduga berasal dari para pemohon sertifikasi maupun lisensi K3 yang mengurus kebutuhan administrasi perusahaan dan tenaga kerja.
Sertifikasi K3 sendiri merupakan dokumen penting bagi perusahaan maupun pekerja di berbagai sektor industri. Sertifikat tersebut berkaitan dengan standar keselamatan kerja yang diwajibkan pemerintah untuk meminimalkan risiko kecelakaan di tempat kerja.
Karena sifatnya vital, proses pengurusan lisensi dan sertifikasi K3 memiliki nilai ekonomi besar dan kerap menjadi celah praktik korupsi apabila pengawasan lemah.
Dalam dakwaan sebelumnya, Noel disebut menerima aliran dana dari sejumlah pihak yang mengurus sertifikasi. Jaksa menilai tindakan itu bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi sudah memenuhi unsur pidana korupsi berupa pemerasan jabatan dan gratifikasi.
Kasus ini juga membuka kembali sorotan terhadap tata kelola birokrasi di sektor ketenagakerjaan.
Sejumlah pengamat menilai praktik pungutan tidak resmi dalam pengurusan sertifikasi sebenarnya sudah lama dikeluhkan pelaku usaha, terutama perusahaan yang membutuhkan izin operasional dan dokumen keselamatan kerja secara cepat.
Di sisi lain, proses hukum terhadap pejabat tinggi negara dianggap menjadi ujian penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
KPK selama beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik, sehingga penanganan perkara yang melibatkan pejabat aktif maupun mantan pejabat menjadi perhatian luas masyarakat.
Sidang tuntutan Noel turut menyita perhatian karena kondisi fisiknya terlihat kurang prima. Sebelum sidang dimulai, Noel mengaku baru pulih dari sakit gigi yang menyebabkan wajahnya membengkak.
“Ini sakit gigi, muka saya bengkak, kayak digebukin tahanan,” ujar Noel kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang.
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan bagian pipi kanan hingga area mata Noel tampak membesar. Bahkan terlihat lebam kehitaman di sekitar mata yang semakin jelas saat ia melepas kacamata.
Meski demikian, Noel memastikan tetap mengikuti jalannya persidangan. Sidang berlangsung dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelum nantinya dilanjutkan dengan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa.
Kasus ini diperkirakan masih akan bergulir dalam beberapa pekan ke depan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan. Tuntutan lima tahun penjara yang diajukan jaksa menjadi salah satu pertimbangan penting, namun hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan vonis akhir berdasarkan fakta persidangan.
Selain ancaman pidana badan, perkara korupsi seperti ini juga biasanya diikuti tuntutan pembayaran uang pengganti atau denda tertentu apabila terdakwa terbukti menikmati hasil tindak pidana. Namun detail mengenai tuntutan tambahan terhadap Noel masih menunggu pembacaan lengkap dalam persidangan.
Publik kini menanti bagaimana akhir proses hukum yang menjerat mantan pejabat tersebut.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan reformasi birokrasi, kasus dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikasi K3 dinilai menjadi pengingat bahwa sektor pelayanan publik masih rentan disusupi praktik penyalahgunaan kewenangan.
Bagi dunia usaha, persoalan ini juga berdampak pada kepercayaan terhadap sistem perizinan dan sertifikasi pemerintah.
Banyak pelaku industri berharap proses administrasi yang berkaitan dengan keselamatan kerja dapat dilakukan lebih transparan, cepat, dan bebas pungutan liar agar tidak menghambat aktivitas bisnis maupun perlindungan tenaga kerja.
Sidang lanjutan Noel Ebenezer dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan agenda pembelaan dari tim kuasa hukum sebelum majelis hakim mengambil keputusan akhir atas perkara tersebut.