INBERITA.COM, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengirimkan peringatan keras kepada Kapolri terkait maraknya kasus yang melibatkan anggota Polri dalam dua pekan terakhir.
Kasus tersebut mencakup penyalahgunaan narkoba hingga tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Hinca menilai masyarakat kini sangat gelisah dengan perilaku oknum aparat kepolisian.
“Satu dua minggu terakhir ini kita memang disuguhkan sebuah cerita atau fakta yang sangat mengejutkan publik soal polisi di beberapa tempat itu, yang secara apa namanya ya, tidak baik menjalankan tugasnya,” kata Hinca, Senin (23/2/2026).
Hinca menyoroti sejumlah kasus narkoba yang terjadi di daerah seperti NTB dan Toraja, yang menurutnya menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat tidak bisa lagi ditoleransi.
“Saya minta saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat dengan cara menempatkan di Patsus, periksa, dan segera adili sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegas Hinca.
Ia menekankan, tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang menyalahgunakan jabatan, terutama terkait narkoba.
“Tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah dan ini adalah kultural yang harus segera diubah,” ujarnya.
Hinca meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo turun tangan langsung dengan menarik seluruh anggota yang terlibat ke tempat khusus (Patsus) untuk diperiksa.
“Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan, tarik semua. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya,” kata Hinca.
Komisi III DPR memberi tenggat waktu tegas satu bulan kepada Kapolri untuk menyelesaikan pembenahan menyeluruh di tubuh kepolisian.
“Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk satu bulan ini harus selesai,” tegas Hinca.
Politikus Partai Demokrat ini juga menekankan bahwa momentum Ramadan harus dimanfaatkan sebagai titik balik reformasi kultur di Polri.
Menurutnya, pengawasan dari DPR tidak akan berhenti dan peringatan ini menjadi alarm keras bagi institusi kepolisian.
“Kami dari Komisi III mengingatkan institusi Polri sangat keras hari ini karena ini sudah terjadi sedemikian rupa, beruntun,” katanya.
Meski begitu, Hinca mengakui masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik dan layak mendapat dukungan.
Namun, bagi oknum yang melanggar hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka untuk publik.
Langkah DPR ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri.
Tekanan untuk penertiban anggota nakal dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.