INBERITA.COM, Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti rencana penambahan dana jumbo untuk sektor koperasi. Usulan dana pelatihan manajer koperasi menyita perhatian publik.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara terbuka mempertanyakan urgensi dari rencana tersebut. Mufti Anam selaku Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan membedah masalah ini secara mendalam dalam rapat kerja.
Pemerintah melalui kementerian terkait mengusulkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk program pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih. Politisi PDI Perjuangan ini menilai pengajuan anggaran tersebut perlu dikaji kembali.
Alasan utamanya berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran di masa lalu. Program pelatihan sebelumnya disebut telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Pelatihan bernilai fantastis tersebut ternyata masih menyisakan persoalan besar. Masalah utama terletak pada nasib para peserta yang telah mengikuti program pelatihan.
Sejumlah peserta bahkan masih belum mendapatkan kejelasan mengenai penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan. Tidak hanya itu, sebagian peserta juga disebut belum mengetahui secara pasti besaran gaji yang akan mereka terima.
Kondisi ini memicu kritik keras dari parlemen terhadap kebijakan kementerian. Pemerintah diingatkan agar tidak kembali mengalokasikan anggaran besar untuk kegiatan pelatihan. Kebijakan tanpa kepastian penempatan kerja dinilai hanya membuang anggaran negara.
“Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang untuk pelatihan, yang ternyata nanti setelah pelatihan juga tidak tahu mau ditempatkan di mana,” tegas Mufti.
Wakil rakyat tersebut meminta pemerintah memastikan program pelatihan benar-benar memiliki manfaat. Skema penempatan yang jelas harus menyertai setiap rupiah anggaran negara yang dikeluarkan.
Rencana Kementerian Koperasi mengalokasikan Rp1,98 triliun untuk penguatan sumber daya manusia kini berada dalam sorotan tajam. Anggaran tersebut rencananya disalurkan melalui pusat pendidikan, advokasi, dan talenta.
Mufti kembali menekankan fakta mengenai karut-marut peserta pelatihan gelombang sebelumnya. Banyak lulusan pelatihan mandek tanpa kejelasan karier.
“Yang kemarin saja, yang sudah mengikuti pelatihan mereka banyak menganggur. Bahkan mereka tidak tahu gajinya berapa,” kata Mufti.
Pemerintah didesak untuk mengkaji kembali usulan anggaran Rp1,98 triliun secara menyeluruh. Sasaran serta manfaat pelatihan harus terukur secara jelas demi kepentingan rakyat.
Tanggapan pun muncul dari pihak eksekutif untuk meredam polemik di parlemen. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan penjelasan terkait sistem penggajian manajer.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan gaji manajer KDKMP mengacu pada UMP dan akan ditanggung negara melalui APBN selama dua tahun pertama. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan awal bagi pengelola koperasi.
Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis lain dalam sektor pembiayaan. Pembayaran kredit KDKMP diperkirakan mencapai Rp240 triliun melalui cicilan selama enam tahun.
Besarnya anggaran pelatihan dan dukungan pembiayaan tersebut menimbulkan pertanyaan baru di ruang publik. Publik menantikan efektivitas program ini ke depan.
Awak media melaporkan bahwa berbagai pihak kini mengawasi ketat jalannya program nasional ini. Pertanyaan besarnya adalah sejauh mana program KDKMP mampu memastikan para manajer benar-benar bekerja dan koperasi berkembang.
