INBERITA.COM, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengapresiasi peran Polri dalam mendukung percepatan program swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang digelar di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Dalam keterangannya, Zulhas menegaskan bahwa peran kepolisian sangat penting dalam memastikan harga pangan tetap terkendali, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
Stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengungkapkan, Presiden Prabowo secara khusus memberikan arahan tegas agar harga pangan tidak mengalami kenaikan. Bahkan, Presiden meminta agar harga-harga kebutuhan pokok bisa ditekan.
“Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan bahwa instruksi Presiden terkait pengendalian harga bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan di lapangan.
Namun demikian, pemerintah terus berupaya menjalankan kebijakan tersebut dengan dukungan lintas sektor, termasuk Polri.
“Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjut dia.
Selain mendukung program swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga pangan, Polri juga disebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Zulhas menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan MBG, pembangunan infrastruktur pendukung seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, proses pembangunan dapur untuk mendukung distribusi makanan bergizi bukan perkara sederhana.
“Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas.
Dalam situasi tersebut, Polri disebut turut mengambil peran aktif dengan membantu pembangunan SPPG di berbagai daerah.
Keterlibatan institusi kepolisian dinilai mempercepat realisasi program MBG, khususnya dalam penyediaan dapur yang memenuhi standar pelayanan gizi.
Zulhas mengungkapkan bahwa saat ini jumlah dapur SPPG yang dibangun dengan dukungan Polri telah mencapai lebih dari 500 unit.
Ia bahkan menyebut dapur yang dikelola atau didukung Polri sebagai salah satu yang terbaik dari sisi kualitas dan kesiapan operasional.
“Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkas Zulhas.
Rapim Polri 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan TNI-Polri yang sebelumnya digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (9/2).
Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam mendukung agenda strategis nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan program Makan Bergizi Gratis.
Pernyataan Zulhas ini sekaligus menegaskan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan harga bahan pokok tetap stabil.
Di tengah tantangan distribusi dan fluktuasi harga, dukungan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan efektif di lapangan.
Dengan keterlibatan aktif Polri dalam program swasembada pangan dan MBG, pemerintah berharap target pengendalian harga pangan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.