INBERITA.COM, Polemik rencana pemberian izin melintasi wilayah udara Indonesia secara menyeluruh atau blanket overflight clearance bagi pesawat militer Amerika Serikat memicu sorotan dari pemerintah China.
Beijing mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN, khususnya terkait penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan pernyataan tersebut saat menanggapi pertimbangan Indonesia atas proposal izin bagi militer Amerika Serikat untuk melintas di wilayah udaranya.
Isu ini juga dikaitkan dengan dinamika hubungan militer antara Washington dan Jakarta yang terus berkembang.
Menurut Guo, Piagam ASEAN serta Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara secara tegas mengatur tanggung jawab negara anggota dalam menjaga stabilitas kawasan.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi mengancam kedaulatan pihak lain harus dihindari.
“Kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional,” kata Guo.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran Beijing terhadap kemungkinan meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, khususnya jika Indonesia memberikan akses luas terhadap wilayah udaranya.
Dalam konteks geopolitik, posisi Indonesia dinilai sangat strategis.
Secara geografis, Indonesia berada di jalur penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta menjadi pintu masuk selatan kawasan Laut China Selatan yang selama ini menjadi titik panas persaingan global.
Wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi jalur utama perdagangan internasional sekaligus jalur pergerakan militer.
Dari wilayah udara Indonesia, pesawat militer dapat menjangkau berbagai titik penting di Asia Tenggara dalam waktu relatif singkat.
Kawasan Laut China Selatan sendiri telah lama menjadi arena perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China.
Beijing mengklaim sebagian besar wilayah tersebut, sementara sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.
Bagi China, penguasaan kawasan ini penting untuk memperluas kedalaman pertahanan ke arah selatan.
Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan menjaga kebebasan navigasi di wilayah tersebut, termasuk untuk memastikan jalur pergerakan militernya dari Pasifik menuju Timur Tengah tetap terbuka.
Dalam situasi ini, Indonesia berada pada posisi yang sensitif. Di satu sisi, Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif serta komitmen terhadap stabilitas kawasan.
Sorotan dari China menunjukkan bahwa setiap kebijakan terkait akses wilayah udara tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga memiliki implikasi regional yang luas.
Terlebih, penggunaan wilayah udara untuk kepentingan militer kerap dikaitkan dengan dinamika kekuatan global.
Hingga saat ini, Indonesia dikenal mengambil pendekatan selektif dalam memberikan izin lintas wilayah udara bagi militer asing.
Setiap permintaan biasanya melalui pertimbangan ketat dengan mengutamakan aspek kedaulatan dan kepentingan nasional.
Perdebatan mengenai blanket overflight clearance ini pun menjadi cerminan kompleksitas geopolitik yang dihadapi Indonesia.
Keputusan yang diambil tidak hanya akan memengaruhi hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi juga berpotensi memicu respons dari negara lain, termasuk China.
Dengan meningkatnya tensi di kawasan Indo-Pasifik, posisi Indonesia sebagai negara strategis semakin mendapat perhatian.
Setiap langkah kebijakan, terutama yang berkaitan dengan akses militer, kini berada dalam sorotan berbagai kekuatan global yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.