INBERITA.COM, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengeluarkan surat yang mengejutkan terkait penanganan bencana alam yang terjadi di wilayahnya.
Surat bernomor 360/3654 BPBD/2025 yang dikeluarkan pada 27 November 2025, menyatakan bahwa pemerintah daerah Aceh Tengah tidak lagi mampu menangani dampak bencana yang melanda wilayah tersebut.
Bencana hidrometeorologi yang melibatkan banjir bandang dan tanah longsor telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan parah. Dalam surat tersebut, Bupati Aceh Tengah mengungkapkan sejumlah poin penting mengenai situasi darurat yang sedang dihadapi.
Menurut surat yang dikeluarkan oleh Bupati Haili Yoga, per tanggal 26 November 2025, Aceh Tengah telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi akibat bencana yang meliputi banjir luapan, banjir bandang, serta tanah longsor.
Bencana ini telah mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, dan sebanyak 3.123 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi. Bahkan, jumlah korban dan pengungsi diperkirakan terus bertambah seiring dengan eskalasi kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut.
Dengan mempertimbangkan beratnya dampak bencana, Bupati Haili Yoga dalam suratnya menyatakan bahwa pemerintah daerah Aceh Tengah tidak lagi sanggup menangani upaya penanggulangan bencana sebagaimana mestinya.
“Kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana,” ujar Haili Yoga dalam surat tersebut.
Surat ini ditujukan untuk memberi pemahaman kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar segera melakukan langkah-langkah penanganan yang lebih intensif.
Surat tersebut juga bertujuan agar bantuan dari pihak terkait, terutama pemerintah pusat, segera digerakkan untuk meringankan beban daerah yang tengah dilanda bencana ini.
Menanggapi pernyataan Bupati Aceh Tengah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapan yang cukup tegas.
Menurut Tito, sangat wajar bagi kepala daerah untuk merasa kesulitan dalam menangani bencana besar seperti yang terjadi di Aceh Tengah.
“Ya gimana mau sanggup. Kondisinya enggak akan mungkin mampu,” ujar Tito saat ditemui di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (1/12).
Namun, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap memberikan bantuan penuh kepada pemerintah daerah dalam menangani bencana ini, meskipun ada kepala daerah yang menyatakan ketidakmampuannya.
“Pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama,” tambahnya.
Tito juga menekankan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi di Aceh Tengah dan daerah lain yang terdampak bencana.
“Kita menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, yang mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apa lagi yang mengatakan sudah nggak mampu,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah Aceh Tengah dalam penanggulangan bencana ini adalah akses jalan yang tertutup. Menurut Tito Karnavian, mobilisasi alat berat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan yang terputus, sangat sulit dilakukan.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup,” ungkapnya.
Tito menjelaskan bahwa saat ini Aceh Tengah terkunci dari dua arah, baik dari utara yang mengarah ke Lhokseumawe, maupun dari selatan.
“Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” ujarnya.
Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala besar dalam penanganan bencana, terutama dalam hal distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur yang hancur akibat bencana alam.
Oleh karena itu, Tito meminta agar pihak-pihak yang hanya melihat surat dari Bupati Aceh Tengah tanpa memahami kondisi di lapangan untuk lebih bijaksana.
“Tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya,” tambahnya.
Tito menegaskan bahwa meskipun kondisi Aceh Tengah saat ini sangat memprihatinkan, pemerintah pusat tetap akan memberikan bantuan penuh. Ini termasuk bantuan berupa pengiriman alat berat, logistik, serta tenaga ahli untuk membantu penanganan bencana yang sedang berlangsung.
Tito juga menambahkan bahwa pihak Kemendagri terus berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk memastikan bantuan tersebut sampai dengan cepat dan tepat sasaran.
Kehadiran bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana dan memberikan kenyamanan bagi warga yang saat ini terpaksa mengungsi akibat bencana besar yang melanda daerah tersebut.
Dengan adanya bantuan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan bencana yang melanda Aceh Tengah bisa segera teratasi dan kondisi di daerah tersebut dapat kembali normal secepat mungkin. (***)