INBERITA.COM, Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama terkait tata kelola lingkungan yang tidak optimal.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara terbuka mengakui bahwa bencana ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), terutama di wilayah yang kini didominasi areal penggunaan lain (APL).
Pemerintah pusat menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama pemerintah daerah guna memulihkan kondisi lingkungan yang kritis.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa banjir yang menerjang tiga provinsi di Sumatra terjadi di enam DAS besar, masing-masing di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Aceh, banjir tercatat melanda DAS Krueng Geukuh, Krueng Pasee, dan Krueng Keureto. Wilayah-wilayah ini, menurut Rohmat, sebagian besar telah berubah menjadi APL, yang berarti kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah daerah.
Kondisi serupa ditemukan di Sumatera Utara. Berdasarkan identifikasi Kemenhut, banjir dipicu oleh masalah lingkungan di DAS Kolang, Sibuluan, Aek Pandan, Badiri, dan Garoga.
Sementara di Sumatera Barat, banjir dan longsor melanda DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis.
Banyaknya DAS yang mengalami kerusakan memperlihatkan bahwa tekanan terhadap kawasan hulu kini semakin berat, terutama akibat perubahan fungsi lahan dan lemahnya pengawasan.
Menurut Rohmat, pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi lahan kritis, memperbaiki pengelolaan hutan, serta memastikan tata guna lahan kembali sesuai dengan fungsi ekologisnya.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita juga akan mengevaluasi terhadap pengolahan hutan walaupun tadi sebagian besar adalah di APL yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah,” ujar Rohmat.
Ia menambahkan bahwa Kemenhut tetap akan turun tangan melakukan evaluasi terhadap wilayah hutan dan memaksimalkan rekomendasi perbaikan tata kelola.
“Kami juga akan melakukan evaluasi dan kita akan mendorong pengelolaan hutan yang bisa meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor,” katanya.
Kemenhut memastikan upaya penguatan pengelolaan DAS akan menjadi prioritas. Langkah yang ditempuh meliputi identifikasi titik kerawanan di hulu DAS, percepatan program rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan kritis, serta revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam untuk meningkatkan stabilitas tanah.
Selain itu, pengawasan terhadap alih fungsi lahan akan diperketat agar pemanfaatan ruang kembali berada dalam koridor ekologis yang aman.
Bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir juga memicu perhatian publik setelah maraknya video gelondongan kayu yang hanyut dari hulu ke hilir terbawa banjir. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa kerusakan hutan turut memperparah dampak banjir bandang.
Meski Kemenhut belum menyimpulkan penyebab pasti, fenomena itu memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap wilayah yang mengalami deforestasi maupun degradasi lahan.
Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat besar. Hingga Jumat (28/11) siang, Aceh mencatat sedikitnya enam korban meninggal dan sebelas orang hilang.
Kabupaten Bener Meriah menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi, yaitu lima meninggal dan sembilan hilang, sedangkan di Kabupaten Gayo Lues satu korban meninggal dan dua dilaporkan hilang.
Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban terbesar. Menurut data BNPB, sebanyak 55 warga meninggal dunia dan 45 masih hilang. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah paling terdampak dengan 34 korban meninggal dan 33 orang hilang.
Di Tapanuli Selatan, belasan nyawa juga melayang, diikuti Tapanuli Utara, Tapanuli, dan Humbang Hasundutan yang masing-masing melaporkan korban meninggal dan hilang akibat longsor dan banjir bandang.
Di Sumatera Barat, sembilan warga meninggal dunia akibat bencana ini. Empat korban berasal dari Kota Padang, sementara lima lainnya ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman.
Banyak daerah juga dilaporkan masih terisolasi akibat akses jalan yang tertutup material tanah, batu, dan kayu, serta jembatan yang putus diterjang banjir.
Bencana ini semakin menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di hulu DAS dan lemahnya pengawasan penggunaan lahan telah mengakumulasi risiko yang kemudian meluas menjadi bencana besar.
Pemerintah pusat menilai perlunya langkah mitigasi yang lebih konkret, mulai dari rehabilitasi lahan hingga tata kelola sumber daya alam yang lebih ketat.
Kemenhut menekankan bahwa perbaikan DAS tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat.
Dengan situasi cuaca yang masih tidak menentu, pemerintah mengimbau warga di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Banjir dan longsor susulan masih mungkin terjadi, terutama di wilayah dengan kondisi lahan yang belum stabil.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana akan terus berjalan, namun perbaikan tata kelola lingkungan harus menjadi fokus utama agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang. (**)