INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah sejak 2025 tak hanya membawa dampak sosial dan gizi bagi jutaan pelajar di Indonesia, tetapi juga membuka peluang kerja baru di sektor pelayanan gizi masyarakat.
Di balik distribusi makanan sehat setiap hari, ada ribuan tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan di unit khusus bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG menjadi tulang punggung operasional MBG di tingkat daerah, menjalankan fungsi mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, pengolahan di dapur, hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah.
Peluang kerja di SPPG pun terbuka lebar, baik untuk lulusan baru, tenaga berpengalaman, maupun relawan dan peserta magang.
Pemerintah melalui berbagai kanal rekrutmen telah mulai menempatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai kepala unit, serta membuka formasi untuk tenaga operasional seperti petugas dapur, petugas distribusi, staf administrasi, ahli gizi, dan manajemen lapangan.
Seiring dengan peluncuran dan ekspansi nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah, pembahasan publik mulai meluas dari aspek sosial dan pembiayaan ke hal-hal teknis seperti rekrutmen tenaga kerja MBG dan besaran gaji petugas MBG di lapangan.
Transparansi gaji dan ketepatan pembayarannya kini menjadi perhatian utama, terutama setelah terjadi keterlambatan pencairan gaji selama berbulan-bulan.
Salah satu isu yang mengemuka adalah ketidakjelasan berapa sebenarnya gaji pekerja MBG, baik yang berstatus tetap, magang, maupun relawan.
Berikut ini daftar peran atau jabatan dalam struktur operasional MBG beserta estimasi kisaran gaji masing-masing, berdasarkan data dan pengakuan dari lapangan:
SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia)
Berperan sebagai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG di tingkat lokal. Tugasnya mencakup koordinasi tim, manajemen logistik, dan pelaporan.
Gaji: Sekitar Rp19,3 juta per 3 bulan atau sekitar Rp6,43 juta per bulan.
Peserta Magang
Bertugas membantu berbagai aktivitas operasional, seperti pendataan, distribusi, atau membantu di dapur. Biasanya tidak memiliki status tetap.
Gaji: Sekitar Rp17 juta per 3 bulan, atau setara Rp5,7 juta per bulan.
Petugas Dapur
Berperan dalam menyiapkan makanan, menjaga kebersihan dapur, dan memastikan porsi sesuai standar gizi. Ini termasuk salah satu posisi paling kritis di lapangan.
Gaji: Umumnya berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp2 juta per bulan di beberapa daerah, namun bisa lebih tinggi tergantung lokasi dan beban kerja.
Petugas Distribusi
Bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan dari dapur ke titik distribusi seperti sekolah atau pos layanan. Tugas ini sering kali menuntut mobilitas tinggi.
Gaji: Sekitar Rp3 juta per bulan berdasarkan laporan dari salah satu wilayah pelaksana MBG.
Tenaga Relawan (Manajerial dan Operasional)
Dalam beberapa rekrutmen, MBG juga membuka kesempatan bagi relawan untuk posisi seperti manajer lapangan, koki utama, pengemudi, dan lainnya.
Gaji: Diperkirakan antara Rp3,5 juta hingga Rp7 juta per bulan, tergantung pada posisi dan wilayah kerja.
Petugas Dapur Baru
Berdasarkan laporan media lokal, petugas dapur baru dengan masa kerja pendek bisa mendapatkan gaji di kisaran Rp1,9 juta hingga lebih dari Rp7,3 juta per bulan, tergantung pada golongan, tanggung jawab, dan pengalaman kerja.
Meski nominal gaji tampak cukup menjanjikan untuk beberapa posisi, praktik di lapangan masih diwarnai berbagai tantangan.
Salah satu kendala yang banyak dilaporkan adalah keterlambatan pembayaran gaji, bahkan hingga tiga bulan.
Selain itu, masalah ketimpangan gaji antar daerah juga menjadi sorotan. Beberapa petugas di daerah terpencil melaporkan menerima gaji yang jauh lebih rendah dibanding rekan mereka di kota besar, padahal tanggung jawab kerja hampir serupa.
Di sisi lain, selisih gaji antara posisi manajerial dan operasional juga terbilang cukup mencolok, yang menimbulkan wacana soal keadilan distribusi anggaran.
Terkait pembiayaan sosial, pemerintah menegaskan bahwa premi BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh petugas MBG tidak dipotong dari gaji mereka.
Biaya premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan dibayarkan langsung oleh negara melalui alokasi dari anggaran MBG, yang disebut mencapai Rp71 triliun.
Sementara itu, proses rekrutmen MBG dilakukan dengan berbagai cara. Unit pelaksana MBG yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibentuk di setiap daerah.
Kepala unit ini umumnya adalah SPPI, sementara tenaga operasional terdiri dari pekerja tetap, magang, maupun relawan.
Pengumuman lowongan kerja biasanya disebar melalui kanal media sosial, media lokal, atau instansi pemerintah daerah.
Persyaratan yang umum diminta antara lain usia, kondisi fisik yang memadai, kemampuan kerja shift, dan kompetensi teknis khusus seperti keahlian di bidang gizi atau pengalaman dapur.
Meskipun implementasi MBG menghadapi tantangan administratif dan logistik, program ini tetap menjadi salah satu upaya ambisius pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.
Namun agar program berjalan efektif dan adil, transparansi gaji, ketepatan pembayaran, dan keadilan rekrutmen harus terus diperbaiki dan diawasi ketat.
Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, serta potensi jangkauan yang melibatkan ribuan pekerja di seluruh Indonesia, perbaikan pada aspek kesejahteraan tenaga kerja MBG bukan hanya penting, tetapi mutlak diperlukan demi keberhasilan program dalam jangka panjang. (xpr)
