INBERITA.COM, Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali mengemuka di Jawa Tengah. Setelah aksi mahasiswa yang berlangsung beberapa hari sebelumnya, ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu (17/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu menyedot perhatian publik karena diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan.
Jalan Pahlawan, yang menjadi salah satu pusat aktivitas pemerintahan di Semarang, sempat dipadati demonstran yang membawa berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi, sosial, hingga program-program prioritas pemerintah pusat.
Mahasiswa menilai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.
Mereka menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan berbagai lapisan masyarakat.
Situasi mulai memanas ketika massa meminta akses untuk masuk ke area Kantor DPRD Jawa Tengah guna menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun keinginan tersebut tidak terpenuhi karena adanya pembatasan keamanan di sekitar gedung dewan.
Kekecewaan sebagian peserta aksi kemudian memicu dorongan massa ke arah gerbang kantor DPRD. Gerbang besi yang dijaga aparat sempat diguncang oleh demonstran, meski tidak sampai jebol.
Aparat keamanan yang telah bersiaga sejak awal berhasil menahan laju massa dan mencegah situasi berkembang menjadi lebih besar.
Di tengah meningkatnya tensi aksi, sejumlah poster tuntutan yang dibawa mahasiswa kemudian dibakar sebagai simbol protes. Kobaran api yang muncul di kawasan Jalan Pahlawan menarik perhatian aparat yang langsung bergerak untuk mengendalikan situasi.
Petugas menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) guna memadamkan api yang mulai membesar. Asap putih yang menyelimuti area demonstrasi sempat menambah suasana tegang, meski bentrokan fisik antara massa dan aparat tidak terjadi.
Menjelang waktu Magrib, suasana perlahan berubah. Aparat keamanan memilih pendekatan persuasif untuk meredakan ketegangan yang sempat meningkat. Melalui pengeras suara, lantunan azan Magrib dikumandangkan di tengah kerumunan demonstran.
Langkah tersebut dinilai efektif menenangkan situasi. Massa yang sebelumnya berada di garis depan perlahan kembali ke kelompok masing-masing dan melanjutkan aksi dalam bentuk orasi serta penyampaian tuntutan.
Di atas mobil komando, sejumlah mahasiswa bergantian menyampaikan pandangan mereka terkait kondisi politik dan ekonomi nasional. Beberapa orasi berlangsung dengan nada keras dan penuh kritik terhadap pemerintah.
Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan publik berasal dari seorang peserta aksi yang menggunakan analogi sejarah untuk menggambarkan kekecewaannya terhadap kondisi saat ini. Pernyataan tersebut memicu perdebatan karena dinilai mengandung unsur provokatif dan ekstrem.
Terlepas dari kontroversi yang muncul, fokus utama demonstrasi sebenarnya tertuju pada sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi.
Mahasiswa menilai kritik harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat, bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap pemerintah.
Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Kota Semarang, Fardha Nihayatul Ulum, mengungkapkan bahwa aksi tersebut tidak hanya berisi tuntutan jalanan, tetapi juga membawa hasil kajian akademik yang telah disusun oleh berbagai komisariat kampus.
Menurutnya, selama dua pekan terakhir mahasiswa dari 15 kampus melakukan pembahasan dan penelitian terkait berbagai persoalan yang dianggap memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil kajian tersebut rencananya akan diserahkan kepada DPRD Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Kami ingin berdialog dan menyampaikan hasil kajian yang sudah kami susun. Tujuan kami bukan membuat kerusuhan, tetapi menyampaikan aspirasi berdasarkan penelitian yang dilakukan di tingkat kampus,” ujar Fardha.
Ia juga menyampaikan kekecewaan karena hingga aksi berlangsung belum ada perwakilan pemerintah daerah maupun DPRD yang menemui massa secara langsung untuk menerima dokumen kajian tersebut.
Menurut Fardha, mahasiswa berharap pejabat publik bersedia membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar berbagai masukan dari kalangan akademisi dan masyarakat dapat didengar secara langsung.
Salah satu fokus kritik yang paling banyak disorot dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua program yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dinilai perlu dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari efektivitas pelaksanaan hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Mahasiswa menilai evaluasi penting dilakukan agar setiap program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan publik dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Aksi demonstrasi akhirnya berakhir tanpa bentrokan besar. Namun mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka berencana terus mengawal berbagai isu yang dianggap menyangkut kepentingan rakyat melalui kajian, advokasi, maupun aksi-aksi lanjutan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons yang memadai.
Peristiwa di Semarang ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang kritik terhadap kebijakan publik masih menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana pemerintah, legislatif, dan kelompok masyarakat dapat membangun dialog yang konstruktif agar perbedaan pandangan tidak selalu berujung pada ketegangan di jalanan.
