INBERITA.COM, Pengelola penangkaran buaya di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terpaksa melepasliarkan puluhan ekor buaya ke laut setelah mengalami kesulitan dalam menyediakan pakan yang cukup untuk hewan-hewan tersebut.
Pelepasan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi biaya pakan yang semakin membengkak. Selain itu, kondisi pakan yang tak mencukupi membuat buaya-buaya di penangkaran tersebut terancam mati kelaparan jika dibiarkan tinggal lebih lama dalam penangkaran.
Kebijakan pelepasan buaya ini juga disertai dengan rasa kekhawatiran terkait potensi konflik antara manusia dan buaya, mengingat sejumlah buaya yang ada di penangkaran tersebut memiliki riwayat memangsa manusia di beberapa sungai di Mamuju Tengah.
Menurut Rusli, pengelola penangkaran buaya di Desa Babana, keputusan untuk melepasliarkan puluhan ekor buaya ini bukan tanpa alasan.
Biaya pakan yang terus membengkak membuat pihak pengelola terpaksa melepaskan sebagian buaya kembali ke habitatnya.
Sebanyak 50 ekor buaya yang ada di penangkaran ini, lanjut Rusli, selama ini merupakan hasil tangkapan warga yang dianggap meresahkan, karena sering memangsa hewan ternak bahkan manusia di sekitar sungai.
“Buaya yang dipelihara di kawasan penangkaran ini umumnya adalah buaya yang ditangkap warga setelah memangsa warga. Pengelola penangkaran cukup kesulitan membiayai pakannya lantaran selama ini hanya hasil swadaya secara sukarela dari warga,” ungkap Rusli.
Pihak pengelola berencana untuk melakukan pelepasan secara bertahap. Namun, proses ini hanya dapat terus berlanjut jika tidak ada intervensi dari pihak berwenang, khususnya pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk pembiayaan pakan.
Selama ini, biaya pakan bagi buaya-buaya tersebut ditanggung oleh swadaya masyarakat, tanpa ada bantuan anggaran dari pemerintah meskipun penangkaran ini dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Rusli menegaskan bahwa tanpa adanya perhatian dari pemerintah, buaya-buaya ini akan terus terancam kelaparan, yang berisiko pada keselamatan hewan itu sendiri. Ia bahkan mengancam akan melepas seluruh buaya yang ada jika solusi dari pemerintah tidak kunjung datang.
“Persoalannya selalu dirapatkan mengenai masalah pakan buaya. Kami juga sudah tidak bersemangat untuk menunggu keputusan,” ujar Rusli.
Saat ini, baru satu ekor buaya yang telah dilepasliarkan ke laut, sementara pengelola masih menunggu reaksi dari pemerintah.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang, pengelola mengancam akan melepas lebih banyak buaya, bahkan ke kantor Bupati Mamuju dan dinas terkait yang dianggap tidak memberi perhatian terhadap penangkaran ini.
Konflik antara manusia dan buaya bukanlah hal yang baru di wilayah Mamuju Tengah. Banyak kasus yang melibatkan buaya memangsa manusia atau hewan ternak di sekitar sungai dan rawa.
Oleh karena itu, pengelola penangkaran merasa penting untuk mencari solusi segera sebelum potensi konflik yang lebih besar terjadi. Rusli menekankan bahwa jika masalah pakan tidak segera diatasi, maka masalah keselamatan masyarakat bisa menjadi lebih serius.
“Ini kan kepentingan manusia, kepentingan umum. Sampai kapan pun daerah kita akan terancam, terutama semua aktivitas warga di sekitar laut maupun rawa-rawa yang tergarap warga,” ujar Rusli.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi konflik antara manusia dan buaya, terutama jika buaya-buaya yang dilepas tidak diawasi dengan baik di wilayah permukiman dan pesisir.
Selain itu, pelepasan buaya ke laut tanpa adanya pengawasan dapat meningkatkan risiko ancaman bagi keselamatan warga yang tinggal di dekat pesisir atau muara sungai, mengingat sejarah buaya yang telah memangsa manusia.
Isu utama yang dihadapi oleh pengelola penangkaran buaya ini adalah krisis pakan yang semakin parah.
Selama ini, biaya pakan buaya yang membutuhkan jumlah besar dibiayai oleh swadaya masyarakat. Namun, beban yang semakin berat membuat pengelola kesulitan untuk terus mempertahankan hewan-hewan tersebut di penangkaran.
Padahal, penangkaran buaya ini telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dan seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Pengelola menuntut agar pihak terkait segera memberikan bantuan atau solusi yang nyata, mengingat penangkaran buaya ini bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.
Keputusan untuk melepasliarkan buaya yang berada dalam penangkaran ini bisa jadi merupakan langkah yang tak diinginkan oleh banyak pihak.
Namun, apabila pemerintah tetap tidak memberikan bantuan, langkah ini mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.
Meski begitu, langkah ini tetap menyisakan kekhawatiran akan dampak yang mungkin timbul di masyarakat, terutama jika buaya-buaya tersebut kembali ke habitat yang berdekatan dengan pemukiman.
Pengelola berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah tegas, dan tidak membiarkan krisis ini berlarut-larut yang berpotensi menambah masalah bagi warga dan lingkungan sekitar. (xpr)