INBERITA.COM, Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Aksi ini menjadi sorotan karena menyinggung isu utama yang kembali mengemuka: kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), ketimpangan anggaran pendidikan, hingga akses pendidikan tinggi yang dinilai semakin tidak terjangkau oleh masyarakat luas.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait distribusi anggaran antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan sekolah kedinasan.
Salah satu peserta aksi, Daffa (20), secara tegas menyampaikan kritik terhadap dugaan ketimpangan tersebut. Ia menilai alokasi anggaran pendidikan belum berpihak secara adil kepada mahasiswa PTN yang justru menanggung beban biaya kuliah yang terus meningkat.
“Jangan sampai anggaran itu habis hanya untuk sekolah kedinasan, sementara mahasiswa PTN harus bayar UKT pakai pinjol,” kata Daffa kepada Kompas.com di lokasi, Senin.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan sebagian mahasiswa yang merasa tekanan biaya pendidikan semakin berat.
Menurut Daffa, kondisi ini tidak hanya soal angka kenaikan UKT, tetapi juga menyangkut keadilan akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Ia menambahkan, “Kami merasa ada diskriminasi anggaran. Kami di PTN ini UKT naik terus,” ujar Daffa.
Isu kenaikan UKT sendiri telah menjadi perbincangan berulang di kalangan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir. Banyak mahasiswa menilai kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan atau keringanan yang memadai bagi kelompok ekonomi tertentu.
Kondisi ini membuat sebagian mahasiswa harus mencari alternatif pembiayaan, termasuk melalui pinjaman daring, yang dalam jangka panjang justru berpotensi menambah beban finansial.
Sementara itu, peserta aksi lainnya, Clarisa (21), menyoroti persoalan yang lebih luas terkait akses pendidikan tinggi di Indonesia.
Menurutnya, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab ketimpangan sosial dalam akses pendidikan.
“Enggak semua orang bisa menjangkau pendidikan tinggi. Harusnya di zaman sekarang udah semakin terbuka, tapi hari ini justru kenyataannya pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Masih sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat kelas bawah,” ujar Clarisa di lokasi aksi.
Ia juga menyoroti tingginya biaya masuk perguruan tinggi negeri, terutama melalui jalur mandiri yang kerap menjadi pilihan terakhir calon mahasiswa.
Menurutnya, jalur tersebut justru sering kali menjadi beban baru bagi keluarga karena besarnya biaya yang harus dibayar di awal perkuliahan.
“Bahkan di berbagai kampus negeri, banyak jurusan yang biaya masuk dari jalur mandirinya, uang pangkalnya ada yang mencapai Rp 50 juta,” kata Clarisa.
Aksi mahasiswa di depan Kemdiktisaintek ini memperlihatkan masih kuatnya keresahan terhadap kebijakan pendidikan tinggi, khususnya terkait UKT yang terus naik, serta keterbatasan akses bagi kelompok ekonomi bawah.
Mereka menilai bahwa tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendanaan pendidikan, ketimpangan akan terus terjadi dan pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin menjauh dari prinsip keterjangkauan.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi memang telah berkumpul di lokasi yang sama di Jakarta Pusat untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Aksi tersebut menjadi bagian dari gelombang kritik terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.