INBERITA.COM, Peta penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir.
Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini berada di angka 51,1 persen.
Meski masih mencerminkan mayoritas responden memberikan penilaian positif, angkanya turun cukup tajam dibandingkan hasil survei pada akhir 2025.
Berdasarkan survei bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menyusut sekitar 30,1 poin persentase dibandingkan November 2025.
Pada periode tersebut, tingkat kepuasan masyarakat tercatat mencapai 81,2 persen.
Temuan ini memperlihatkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan.
Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan bagaimana publik mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan negara.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan bahwa perubahan tingkat kepuasan tidak terjadi tanpa sebab. Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional sangat berkaitan dengan kondisi yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” ujar Deni kepada wartawan, Minggu (26/7/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi publik terhadap pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diumumkan pemerintah, tetapi juga oleh dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketika kondisi ekonomi dinilai kurang membaik, situasi politik dipandang kurang kondusif, atau penegakan hukum dianggap belum memenuhi harapan, tingkat kepuasan terhadap pemerintah cenderung ikut terkoreksi.
Survei SMRC juga memperlihatkan perubahan yang cukup mencolok pada kelompok responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja presiden.
Jika pada November 2025 jumlahnya berada di kisaran 16 persen, maka pada Juli 2026 meningkat menjadi 46,9 persen.
Sementara itu, jika dirinci berdasarkan tingkat kepuasan, sebanyak 4,8 persen responden mengaku sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 46,3 persen lainnya menyatakan cukup puas.
Di sisi lain, 35 persen responden mengaku kurang puas, sedangkan 11,9 persen menyatakan sama sekali tidak puas. Adapun sekitar 2,1 persen responden memilih tidak menjawab atau belum memiliki pendapat.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kelompok yang memberikan penilaian positif masih sedikit lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak puas, selisihnya kini semakin tipis dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Kondisi ini memperlihatkan dinamika opini publik yang bergerak cukup cepat seiring perkembangan berbagai isu nasional.
Dalam konteks politik, perubahan tingkat kepuasan publik sering menjadi salah satu indikator yang diperhatikan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, pelaku usaha, hingga pengamat kebijakan publik.
Meski demikian, hasil survei bukan merupakan prediksi pasti mengenai arah dukungan politik pada pemilihan umum, melainkan potret persepsi masyarakat pada periode tertentu.
Faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang paling sering memengaruhi evaluasi masyarakat terhadap pemerintah.
Persepsi mengenai daya beli, kesempatan kerja, stabilitas harga, hingga optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan umumnya memiliki hubungan erat dengan tingkat kepuasan terhadap pemimpin nasional.
Selain ekonomi, kondisi politik dan penegakan hukum juga menjadi variabel yang dinilai publik dalam membentuk pandangan terhadap pemerintahan.
Ketika masyarakat menilai ketiga sektor tersebut mengalami penurunan kualitas, efeknya dapat tercermin pada perubahan tingkat kepercayaan maupun kepuasan terhadap pemerintah.
SMRC dalam laporannya menilai bahwa hubungan antara penilaian atas kondisi ekonomi, politik, dan hukum dengan tingkat approval presiden terlihat cukup konsisten dalam survei kali ini.
Karena itu, perubahan persepsi terhadap ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membaca dinamika opini publik.
Survei dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Sebanyak 749 responden dipilih secara acak menggunakan metode random sampling.
Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjangkau responden dari berbagai wilayah sekaligus menjaga kualitas representasi sampel.
SMRC mencatat survei ini memiliki margin of error sekitar plus minus 3,7 persen. Dengan tingkat kesalahan statistik tersebut, perbedaan hasil baru dapat dinilai signifikan apabila mencapai sedikitnya dua kali margin of error atau sekitar 7,4 persen.
Keberadaan margin of error penting dipahami agar pembacaan hasil survei dilakukan secara proporsional. Perbedaan angka yang berada di bawah batas tersebut belum tentu mencerminkan perubahan nyata dalam opini publik secara keseluruhan.
Hasil survei ini menjadi salah satu gambaran terbaru mengenai bagaimana masyarakat menilai jalannya pemerintahan pada pertengahan 2026.
Dinamika tersebut juga menunjukkan bahwa persepsi publik dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi ekonomi, politik, maupun penegakan hukum yang dirasakan masyarakat dari waktu ke waktu.