INBERITA.COM, Kinerja Kabinet Merah Putih kini tengah diuji oleh publik. Survei terbaru menunjukkan ketimpangan mencolok dalam penilaian masyarakat terhadap para menteri, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai satu-satunya figur yang berhasil mencatatkan angka positif signifikan.
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo justru terpuruk di zona merah, mencerminkan ketidakpuasan publik yang semakin nyata.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja menteri sangat dipengaruhi oleh popularitas dan tingkat pengenalan nama.
Purbaya menempati posisi teratas dengan penilaian positif mencapai 43,5 persen, diikuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (33,5 persen) dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (32,0 persen).
Temuan ini menunjukkan bahwa figur menteri tidak hanya dinilai dari program kerja, tetapi juga dari daya kenal masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencatatkan angka positif sebesar 30,9 persen, sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berada di angka 26,5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 25,3 persen, Menteri Kebudayaan Fadli Zon 21,4 persen, dan Menteri Luar Negeri Sugiono 20,8 persen.
Angka-angka ini semakin menurun drastis pada menteri lain, seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar (11,0 persen) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (10,5 persen).
Kesenjangan ini semakin terlihat pada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang hanya mendapat penilaian positif 6,1 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan tercatat hanya memperoleh 3,0 persen, menjadi yang terendah dalam survei.
Kondisi ini menandakan bahwa meskipun beberapa menteri memiliki tingkat pengenalan tinggi, mereka belum mampu mengubahnya menjadi penilaian kinerja yang memuaskan.
Purbaya tidak hanya unggul dalam persepsi kinerja, tetapi juga menjadi menteri paling dikenal publik. Sebanyak 43,5 persen responden mengenal namanya, diikuti Teddy Indra Wijaya (41,0 persen) dan Bahlil Lahadalia (32,8 persen).
Agus Harimurti Yudhoyono mencatat tingkat pengenalan 30,4 persen, sementara Zulkifli Hasan sebesar 26,1 persen. Temuan ini mengungkap persoalan krusial: sejumlah menteri masih kurang dikenal publik, yang berpotensi menghambat efektivitas program kementerian.
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai mencatatkan penilaian buruk tertinggi dengan 51,8 persen responden menilai kinerjanya tidak memuaskan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyusul dengan 48,5 persen, sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tercatat mendapat penilaian buruk sebesar 4,5 persen.
Angka-angka ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet.
Jarak yang lebar antara menteri dengan penilaian positif tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa performa Kabinet Merah Putih belum tersebar merata di mata masyarakat.
Survei IPO yang melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia ini dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan margin of error ±2,90 persen. Metode pengambilan sampel menggunakan stratified multistage random sampling (SMRS) untuk memastikan representativitas data.
Ketimpangan dalam penilaian publik terhadap kinerja menteri ini bukan sekadar angka. Ini merupakan cerminan dari harapan masyarakat yang belum terpenuhi.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya meningkatkan popularitas para menteri, tetapi juga membuktikan bahwa program-program kerja yang dijalankan benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Tanpa perbaikan signifikan, ketidakpuasan publik berpotensi semakin meluas, mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan terhadap pemerintahan.
Menteri dengan penilaian buruk tertinggi, Pigai, kini tengah menjadi sorotan. Sebagai Menteri HAM, kinerjanya yang dinilai buruk oleh lebih dari separuh responden menjadi catatan penting.
Apalagi, bidang HAM kerap menjadi indikator utama dalam menilai komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kinerja yang buruk di sektor ini tidak hanya merugikan citra pemerintahan, tetapi juga berisiko menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas.
Sementara itu, Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum juga menghadapi tantangan serupa. Dengan penilaian buruk mencapai 48,5 persen, kinerjanya dalam membangun infrastruktur nasional kini dipertanyakan.
Infrastruktur yang memadai adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi, sehingga rendahnya penilaian terhadapnya bisa berdampak pada percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Survei ini juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Menteri yang kurang dikenal publik, seperti Meutya Hafid dan Airlangga Hartarto, menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah selama ini belum optimal.
Tanpa pengenalan yang kuat, program-program pemerintah pun sulit untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas.
Pemerintah kini memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk memperbaiki persepsi publik. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri, peningkatan transparansi, dan komunikasi yang lebih efektif menjadi kunci untuk membalikkan keadaan.
Jika tidak, ketidakpuasan publik yang semakin meningkat bisa berujung pada tekanan politik yang lebih kuat, bahkan mengancam stabilitas pemerintahan di masa mendatang.
Hasil survei ini juga menjadi pengingat bahwa popularitas tidak selalu sejalan dengan kinerja nyata. Menteri yang dikenal luas belum tentu mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sementara yang kurang dikenal justru bisa memiliki kinerja yang solid. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih fokus pada substansi daripada sekadar citra semata.