INBERITA.COM, Keraton Kasunanan Surakarta tengah mempersiapkan salah satu upacara adat paling sakral dalam tradisi Keraton, yaitu jumenengan atau kenaikan tahta Pakubuwono XIV, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 November 2025.
Namun, meskipun persiapan telah berjalan, prosesi ini kini diselimuti tanda tanya besar terkait keabsahannya, terutama mengenai siapa yang akan melakukan upacara untuk menaikkan tahta sang raja baru.
Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, KG Panembahan Agung Tedjowulan, melalui juru bicaranya, KP Bambang Pradotonagoro, menyoroti masalah besar yang tengah menjadi perdebatan.
Bambang mempertanyakan siapa yang akan menjalankan prosesi jumenengan, sebuah proses sakral yang selalu melibatkan tokoh atau lembaga adat yang sah.
Menurutnya, hal ini adalah bagian penting dari tradisi, karena setiap raja baru dalam sejarah Keraton selalu dinaikkan tahtanya oleh figur atau lembaga yang memiliki kewenangan secara adat.
Bambang mengingatkan bahwa saat Pakubuwono XIII naik tahta, prosesi tersebut dilakukan oleh Eyang Haryo Mataram, dan ketika Panembahan Agung Tedjowulan menjadi raja, juga ada pihak yang berwenang yang melakukan prosesi tersebut.
“Pertanyaannya yang mau jumenengkan siapa? Kan jumenengan selalu ada yang jumenengkan. Dulu waktu jaman Pakubuwono XIII yang jumenengkan Eyang Haryo Mataram. Terus sekarang siapa? Sedangkan ketika Panembahan Agung Tedjowulan menjadi raja yang jumenengkan siapa? Kan juga bebadan. Ini yang mau jumenengkan siapa? Apakah sah?” ujar Bambang Pradotonagoro dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu, 12 November 2025.
Menurut Bambang, jika prosesi kenaikan tahta dilakukan tanpa melibatkan pihak yang sah dan berwenang, maka keabsahan acara tersebut patut dipertanyakan.
Meski demikian, Bambang menambahkan bahwa Panembahan Agung Tedjowulan masih berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan dialog dan musyawarah internal setelah masa berkabung 40 hari berakhir.
“Kalau masalah komunikasi ini kan masih berkabung. Pemikirannya belum ada 40 hari. Walaupun ada beberapa keluarga trah yang komunikasi dengan beliau mendukung musyawarah yang melibatkan semua trah,” jelasnya.
Sementara itu, pihak Keraton Kasunanan Surakarta tetap berusaha memastikan bahwa prosesi jumenengan Pakubuwono XIV akan tetap digelar sesuai dengan rencana.
Putri Tertua Sawarga Sinuhun Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, dalam keterangannya meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai selama prosesi tersebut berlangsung.
GKR Timoer mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyambut kehadiran raja baru dengan penuh rasa hormat, sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Keraton Surakarta.
“Kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Surakarta serta rakyat Nusantara agar prosesi adat ini berjalan lancar, khidmat, dan penuh berkah. Mari kita sambut raja baru dengan suasana damai, rukun, adem ayem, dan penuh rasa hormat sebagaimana nilai-nilai luhur warisan Karaton Surakarta,” kata GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani.
GKR Timoer juga menegaskan bahwa surat resmi terkait pelaksanaan jumenengan Pakubuwono XIV yang telah beredar adalah sah dan dikeluarkan langsung oleh panitia yang bertanggung jawab atas acara tersebut.
“Menanggapi berbagai pertanyaan dan konfirmasi yang masuk, kami menyampaikan bahwa surat resmi mengenai pelaksanaan Hajad Dalem Jumengeng Dalem Nata Binayangkare S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XIV yang beredar adalah benar dan sah dikeluarkan oleh Panitia Jumengeng Dalem Nata Binayangkare Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” tegasnya.
Upacara jumenengan, yang merupakan tradisi istimewa di Keraton Kasunanan Surakarta, menjadi sorotan masyarakat luas karena melibatkan banyak pihak dan memiliki makna yang sangat dalam dalam konteks budaya Jawa.
Proses kenaikan tahta ini tidak hanya menjadi momen penting bagi keluarga keraton, tetapi juga bagi masyarakat Surakarta dan Jawa pada umumnya.
Selain menjadi bagian dari tradisi budaya, jumenengan juga diharapkan menjadi titik awal dari kepemimpinan baru yang akan membawa kemajuan dan kedamaian bagi kerajaan dan masyarakat.
Namun, dengan adanya kontroversi yang melibatkan keabsahan upacara tersebut, masyarakat kini menunggu perkembangan lebih lanjut apakah prosesi ini dapat berjalan lancar atau justru menghadapi hambatan-hambatan yang lebih besar.
Hingga saat ini, proses musyawarah yang melibatkan semua pihak, termasuk keluarga trah Keraton, masih menjadi jalan tengah yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik.
Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa ketidakpastian yang menggelayuti prosesi jumenengan ini, baik pihak Keraton maupun keluarga kerajaan tetap berusaha menjaga keharmonisan dan kesakralan acara demi menghormati tradisi yang telah berlangsung turun temurun.
Proses yang penuh dengan nilai-nilai luhur ini tentu akan terus menarik perhatian masyarakat, baik di dalam maupun luar Surakarta, mengingat pentingnya peran Keraton dalam menjaga kebudayaan dan warisan sejarah Jawa. (xpr)