INBERITA.COM, Wacana mengenai posisi Prancis dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) kembali mengemuka. Isu ini mencuat setelah Wakil Ketua Majelis Nasional Prancis, Clémence Guetté, mengajukan sebuah resolusi yang menyerukan penarikan Prancis dari aliansi militer tersebut.
Usulan yang disampaikan Guetté ini telah menarik perhatian luas, mengingat posisi strategis Prancis dalam NATO selama bertahun-tahun.
Dalam sebuah pernyataan terbuka yang dipublikasikan di media sosial X, yang kini lebih dikenal sebagai platform X, Guetté menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya mengevaluasi kembali keterlibatan Prancis dalam NATO.
Politisi dari partai kiri La France Insoumise ini menilai bahwa aliansi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat semakin jauh dari tujuan utama, yaitu stabilitas dan perdamaian internasional.
Guetté secara terang-terangan mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh AS dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui batas-batas hukum internasional.
“Tindakan-tindakan AS semakin memperburuk ketegangan global dan melemahkan tatanan internasional yang seharusnya kita perjuangkan bersama,” ujar Guetté.
Beberapa poin yang disorot dalam resolusi tersebut, antara lain dugaan campur tangan AS dalam urusan kedaulatan Venezuela, khususnya terkait dengan presiden Nicolás Maduro.
Selain itu, ia juga mengkritik sikap Amerika Serikat terhadap Greenland, yang dianggap melibatkan tekanan militer sebagai bentuk ancaman.
Namun, salah satu kritik terbesar yang diajukan Guetté adalah terhadap kebijakan militer AS yang mendukung penuh operasi militer Israel di Palestina. Ia menilai kebijakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Dukungan tak terbatas terhadap Israel hanya memperburuk ketegangan dan menambah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut,” tambahnya.
Selain itu, tindakan militer Amerika Serikat yang melibatkan serangan udara dan bombardir di berbagai wilayah juga turut mendapat sorotan.
Guetté menegaskan bahwa kebijakan tersebut berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang seharusnya ditegakkan oleh negara-negara besar, termasuk negara anggota NATO.
Guetté mengungkapkan bahwa resolusi yang diajukannya bukanlah sekadar pernyataan simbolis.
“Ini adalah langkah konkret yang bertujuan untuk menarik Prancis keluar dari NATO,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini dimulai dengan penarikan Prancis dari sistem komando militer terintegrasi NATO, yang menjadi bagian penting dari struktur aliansi militer tersebut.
Menurutnya, hal ini akan memberikan ruang bagi Prancis untuk kembali memulihkan kemandirian strategis dalam menentukan arah kebijakan pertahanan nasional.
Isu ini sendiri mengingatkan kembali pada sejarah panjang hubungan Prancis dengan NATO. Pada 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Charles de Gaulle, Prancis pernah menarik diri dari struktur militer NATO.
Meskipun begitu, Prancis akhirnya kembali bergabung penuh dengan NATO pada tahun 2009, setelah menjalani periode ketegangan yang cukup panjang.
Usulan penarikan yang diajukan Guetté kini memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kerja sama trans-Atlantik dan kedaulatan nasional Prancis.
Bagi sebagian kalangan, keputusan untuk keluar dari NATO dianggap sebagai langkah mundur dalam hubungan internasional. Namun, bagi yang lain, ini adalah kesempatan bagi Prancis untuk memperkuat independensinya dalam menentukan kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Emmanuel Macron maupun pemerintah Prancis terkait dengan usulan tersebut. Pemerintah Prancis cenderung berhati-hati dalam menanggapi wacana ini, mengingat pengaruh besar NATO terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan negara tersebut.
Pengajuan resolusi ini telah memicu diskusi luas di kalangan parlemen Prancis, pengamat pertahanan, serta komunitas internasional mengenai masa depan peran Prancis dalam aliansi militer terbesar dunia tersebut.
Sebagian pihak menganggap bahwa ini adalah langkah yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat tantangan global yang semakin kompleks, sementara yang lainnya melihatnya sebagai peluang untuk merancang kebijakan luar negeri yang lebih mandiri dan lebih sesuai dengan kepentingan nasional.
Bersamaan dengan hal tersebut, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah NATO masih relevan dengan dinamika politik dan keamanan global saat ini. Beberapa pihak menganggap bahwa NATO lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat, sehingga semakin jauh dari tujuan awalnya untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.
Sementara itu, perdebatan soal posisi Prancis dalam NATO kemungkinan akan terus berkembang, seiring dengan perkembangan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO lainnya.
