INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keputusan pemerintah Indonesia untuk menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah kehati-hatian, sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang tidak ingin terlibat dalam operasi militer, termasuk upaya pelucutan senjata terhadap kelompok Hamas.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa komitmen Indonesia dalam setiap misi perdamaian bersifat murni kemanusiaan, yakni untuk melindungi warga sipil dari dampak konflik bersenjata.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi, termasuk proses de-weaponization atau pelucutan senjata.
“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata de-weaponization dari Hamas, kita tidak mau ikut. Kita tangguhkan semua. Sampai penjelasan lebih jelas. Ya kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat? Ya, itu pertama,” ucap Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar yang dikutip dari Media, Jumat (20/3/2026).
Penundaan pengiriman pasukan yang tergabung dalam Board of Peace (BoP) ini dilakukan seiring memburuknya kondisi keamanan di Gaza dan sekitarnya.
Pemerintah menilai, situasi yang belum kondusif membuat seluruh pembahasan terkait pengiriman pasukan perdamaian untuk sementara dihentikan atau berada dalam status on hold.
Sebelumnya, Indonesia merencanakan untuk mengirimkan sekitar 8.000 personel TNI sebagai bagian dari misi Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Namun, rencana tersebut harus ditunda setelah mempertimbangkan dinamika geopolitik yang semakin kompleks di kawasan, termasuk keterlibatan sejumlah negara besar dalam konflik tersebut.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Senin (16/3/2026) juga telah mengonfirmasi penundaan tersebut melalui keterangan resmi.
Dalam pernyataannya, pemerintah menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Meski demikian, Presiden Prabowo memastikan bahwa komitmen Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina tetap berjalan.
Ia menegaskan bahwa penundaan hanya berlaku untuk pengiriman pasukan militer, sementara bantuan logistik, termasuk pangan, akan terus disalurkan sesuai rencana.
“Yang kita hold adalah pasukannya, ya. (Bantuan makanan ke Palestina) saya kira itu jalan terus,” ujar Prabowo.
Pemerintah Indonesia menilai bahwa bantuan kemanusiaan menjadi prioritas utama di tengah situasi konflik yang belum mereda.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sipil yang terdampak perang di Gaza.
Keputusan penundaan ini sekaligus menegaskan posisi diplomasi Indonesia yang konsisten mengedepankan perdamaian dan netralitas dalam konflik internasional.
Pemerintah juga menunggu perkembangan situasi di lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian di masa mendatang.
Dengan kondisi keamanan yang masih belum stabil, pemerintah menilai bahwa keterlibatan pasukan perdamaian tanpa adanya jaminan situasi kondusif justru berisiko memperbesar potensi konflik.
Oleh karena itu, Indonesia memilih untuk menahan diri sambil terus mendorong solusi damai dan memastikan bantuan kemanusiaan tetap tersalurkan kepada warga sipil di wilayah Gaza.