INBERITA.COM, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, jika keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh dewan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia atau Palestina.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sebuah keterangan resmi dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada Kamis, 19 Maret 2026.
Menurut Prabowo, Indonesia akan berusaha selama keterlibatannya dalam BoP dapat membantu perjuangan rakyat Palestina. Namun, jika BoP terbukti kontraproduktif dan tidak menguntungkan Indonesia, negara ini tidak akan segan untuk menarik diri.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Prabowo juga menekankan bahwa jika situasi memburuk dan keputusan BoP tidak menguntungkan, Indonesia bisa saja keluar tanpa perlu merundingkannya terlebih dahulu dengan negara-negara anggota lainnya, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Group of Eight (Go8) yang menjadi bagian dari BoP.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace setelah pertimbangan yang matang, dengan tujuan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Indonesia bergabung dalam dewan tersebut pada 23 September 2025, setelah pidato penting Prabowo di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mengusung solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan terbaik untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.
Beberapa jam setelah pidato tersebut, Donald Trump mengundang Prabowo dan tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, untuk bertemu dan membahas rencana perdamaian.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas 21-point plan, sebuah proposal yang disusun oleh AS untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, Steve Witkoff, utusan khusus AS, membacakan rincian 21 poin yang terkandung dalam proposal tersebut.
Prabowo dan para pemimpin negara lainnya mendengarkan dengan seksama, dan ada dua poin utama dalam proposal yang menarik perhatian Indonesia, yaitu poin ke-19 dan ke-20.
Poin-poin tersebut menggarisbawahi dua hal penting: pertama, Palestina akan diberikan kesempatan untuk menjadi bangsa yang mandiri, dan kedua, AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar kedua negara tersebut dapat hidup berdampingan secara damai.
Hal ini dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia yang percaya bahwa perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara.
“Pada waktu itu, kami sangat tertarik dengan poin-poin tersebut karena sesuai dengan pandangan kami bahwa solusi dua negara adalah jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi,” kata Prabowo menjelaskan.
Prabowo juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia bergabung dengan BoP, komitmen negara ini terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama.
Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sah.
Namun, jika BoP terbukti tidak efektif atau malah merugikan kepentingan Palestina dan Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan segera menarik diri tanpa menunggu persetujuan dari negara-negara lain dalam dewan tersebut.
Hal ini mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang tegas dan independen, dengan selalu mengedepankan kepentingan nasional.
Dengan kebijakan ini, Indonesia berharap dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.
Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak Palestina di kancah internasional dan mendukung setiap upaya yang dapat membawa perdamaian yang abadi bagi wilayah tersebut.