INBERITA.COM, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan rencana penanaman kelapa sawit di Papua tidak berubah menjadi sumber malapetaka bagi lingkungan maupun masyarakat setempat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul gagasan Presiden Prabowo yang ingin menjadikan Papua sebagai salah satu daerah penghasil energi berbasis kelapa sawit, termasuk untuk produksi bahan bakar minyak atau BBM.
Alex menegaskan bahwa pemanfaatan hutan untuk kepentingan pembangunan ekonomi memang dimungkinkan, namun harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Menurutnya, pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa kajian yang komprehensif justru berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
“Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka,” kata Alex , Rabu (17/12/2025).
Ia berharap arahan Presiden Prabowo terkait penanaman sawit di Papua dapat dijalankan dengan perencanaan yang serius dan analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat. Alex menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, terutama di Papua yang dikenal memiliki hutan alam luas dan ekosistem yang sangat sensitif.
Menurut Alex, perencanaan tata ruang harus menjadi prioritas utama agar kawasan hutan alam tetap terlindungi dan tidak dialihfungsikan secara serampangan. Ia mengingatkan bahwa hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berperan penting sebagai wilayah serapan air dan penyangga kehidupan masyarakat sekitar.
“Dengan begitu, hutan alam tetap terjaga dan terlindungi,” ujarnya.
“Sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi,” imbuh Alex.
Pernyataan Alex tersebut muncul sebagai respons atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan keinginannya agar Papua ikut ditanami kelapa sawit. Menurut Prabowo, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung target swasembada energi nasional, khususnya dengan memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku BBM.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tidak hanya kelapa sawit, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana penanaman komoditas lain seperti tebu dan singkong di Papua. Kedua komoditas tersebut direncanakan untuk mendukung produksi etanol sebagai sumber energi alternatif.
Menurut Prabowo, diversifikasi energi berbasis pertanian menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Prabowo menargetkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua, dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan pangan.
Ia menilai swasembada energi dan swasembada pangan merupakan fondasi utama bagi kemandirian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.
Kepala negara juga menekankan bahwa pengembangan sektor energi di Papua harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Prabowo berharap daerah-daerah di Papua tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menikmati hasil dari energi yang dihasilkan di wilayah Bumi Cendrawasih tersebut.
Gagasan ini, di satu sisi, dipandang sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan apabila ekspansi perkebunan sawit tidak dikelola dengan baik.
Papua selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia, sehingga kebijakan pemanfaatan lahannya selalu menjadi sorotan publik.
Alex Indra Lukman menilai bahwa pengalaman di berbagai daerah lain di Indonesia harus dijadikan pelajaran penting. Ia mengingatkan agar kebijakan penanaman sawit di Papua tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi, di mana pembukaan lahan besar-besaran justru menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik lahan, serta masalah sosial bagi masyarakat adat.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lingkungan hidup, Alex menegaskan Komisi IV DPR akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam.
Ia menekankan bahwa tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Menurut Alex, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila setiap kebijakan didasarkan pada kajian ilmiah, analisis dampak lingkungan yang menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.
Ia berharap rencana besar Presiden Prabowo terkait swasembada energi dan pangan dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kelestarian hutan Papua yang selama ini menjadi salah satu paru-paru dunia.
Dengan berbagai pandangan tersebut, wacana penanaman sawit di Papua kini menjadi perhatian publik. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada target produksi energi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan secara adil, berkelanjutan, dan tidak meninggalkan persoalan lingkungan di masa depan.